Oleh: Ade Siti Rohmah
Linimasanews.id—PHK atau pemutusan hubungan kerja menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat saat ini. Apalagi yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh pabrik atau karyawan swasta. Nasib mereka kini tak menentu karena pengurangan karyawan di berbagai perusahaan yang ada di kota ataupun kabupaten terus terjadi, tak terkecuali Kabupaten Bandung. Badai PHK dimungkinkan terjadi di Kabupaten Bandung, meskipun saat ini tidak terlalu banyak, namun pengurangan-pengurangan pekerja sudah terjadi akibat dari sepinya bisnis.
Pelaku industri kecil di berbagai daerah kini mengeluhkan masuknya produk dari China secara besar-besaran. Hal itu berpengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha nasional, tidak terkecuali industri tekstil dan produk tekstil di Kabupaten Bandung. Meskipun tidak maksimal, industri itu tetapi masih terus bertahan (21/5/2024).
Selain itu, masuknya produk import tersebut, membuat industri kecil menengah makin lesu, termasuk produk turunan tekstil lainnya, seperti pakaian ikut terkena imbasnya. Penjualan yang kian menurun drastis menjadikan industri dan produk tekstil lainnya harus berpikir keras supaya produksi masih bisa tetap jalan. Berbagai upaya pun terus dilakukan, mulai dari mencari pasar baru hingga dengan efisiensi pengurangan karyawan.
Walaupun PHK sudah terjadi, tetapi tidak seekstrem Karawang dan Bekasi, karena di daerah-daerah tersebut pengurangan karyawan sudah sejak lama, bahkan tak sedikit pabrik-pbarik yang melakukan PHK secara diam-diam tidak terbuka kepada publik. Makanya, tidak heran jika dari data BPS angka pengangguran di Kabupaten Bandung menurun. Padahal jika PHK terus terjadi angka pengangguran pun seharusnya meningkat. Namun, karena proses PHK dilakukan secara diam-diam, tidak terpantau oleh pemerintah.
Di antara sekian banyak perusahaan, akhirnya merumahkan bahkan PHK karyawannya karena tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Berbagai masalah akan timbul setelah banyaknya PHK, yakni pengangguran, kemiskinan, juga kejahatan yang ditimbulkan dari kemiskinan yang kian merajalela. Sungguh ironi, negeri yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas bumi, dan berbagai kekayaan lainnya, namun masyarakatnya harus hidup dalam kondisi terpuruk.
Di mana janji pemerintah yang akan membuka banyak lapangan kerja? Jargon atau janji-janji para penguasa sebelum mereka menjabat adalah menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Janji tinggal janji, wajar jika masyarakat beranggapan itu hanya isapan jempol. Inilah bukti nyata kepada siapa pemerintah berpihak? Kepada rakyat atau kepada pengusaha?
Pengusaha dan penguasa saling bekerjasama mendapatkan keuntungan. Mereka pemilik modal diberikan keluasan untuk berinvestasi di negeri ini, namun tidak bisa menyerap karyawan dari masyarakatnya. Rakyat terus hidup dalam kecemasan, memikirkan nasib masa depan yang kian kelam tanpa ada jaminan. Semua ini karena sistem yang tidak berpihak kepada rakyat, yaitu sistem sekularisme kapitalisme dan turunannya.
Asas manfaat menjadi dasar dari sistem rusak ini. Sistem ini tidak peduli terhadap keadaan masyarakat kecil, miskin, dan terbelakang. Inilah bukti bahwa sistem ini mematikan hajat hidup manusia. Sistem ini tidak layak untuk dipertahankan. Masyarakat seharusnya sadar bahwa kita bukan miskin secara alami, tetapi kita dimiskinkan secara sistematis.
Berbeda dengan sistem Islam. Islam mengatur masalah utama masyarakat. Islam mengatur masalah kepemilikan, ada kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara, semua di atur untuk kesejahteraan rakyat, pengadaan lapangan pekerjaan tidak akan kehabisan karena pengelolaan sumber daya alam jelas dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya, dan membutuhkan pekerja untuk mengelolanya. Kondisi ini menjadikan masyarakat tidak khawatir dengan kehidupannya. Wallahu a’lam bishowab.
