Oleh: Dini Azra
Linimasanews.id—Kemenangan dalam sebuah kontestasi politik tidak bisa diraih oleh individu atau sebuah partai politik saja. Selalu ada koalisi antarpartai yang cenderung memiliki visi misi yang sejalan dengan tujuan meraih keuntungan dan kepentingan bersama. Mereka akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon tertentu yang dinilai berpotensi menang lebih besar. Meskipun alasan dukungannya disebut karena program-program paslon yang bagus, demi kemajuan, perubahan atau berkelanjutan. Namun pada dasarnya, koalisi tersebut bertujuan untuk mendapatkan porsi kekuasaan yang lebih apabila calon yang didukung menang dan pastinya sudah terjadi kesepakatan politik sebelumnya.
Maka, tak heran jika setelah pemenang pemilu ditetapkan para pendukung paslon yang menang tersebut berharap akan mendapatkan bagian sebagai balas budi atas dukungan yang diberikan. Hal itu ditunjukkan secara terbuka tanpa rasa malu dan segan kepada masyarakat. Misalnya saja Partai Amanat Nasional (PAN) yang memberi kode keras lewat doa yang dibacakan di hadapan Prabowo Subianto, di mana disampaikan bahwa PAN meyakini Prabowo sudah merencanakan untuk memberi beberapa posisi untuk kader partai PAN, tetapi mereka akan lebih bersyukur andai amanah yang diberikan lebih besar dari apa yang diperkirakan. Doa tersebut dibacakan oleh Saleh Daulay salah satu politisi PAN dalam acara bimtek dan rakornas Pilkada PAN yang mana beritanya sempat viral di media sosial.
Hari ini, satu per satu fakta terkait adanya politik balas budi mulai ditampakkan. Orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi dan juga pendukung Prabowo ditunjuk sebagai komisaris dan direktur BUMN. Meskipun pemerintah menegaskan para komisaris BUMN terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan, tetapi publik masih mempertanyakan.
Sebab, praktik seperti ini kerap terjadi selama dua periode pemerintahan Jokowi. Pengamat menilai ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dari praktik bagi-bagi kekuasaan ini. Para aktivis juga menyerukan agar BUMN bukan dijadikan ‘sapi perah’ penopang rezim.
Nama-nama politisi yang dianggap menerima jabatan komisaris ‘balas budi’ di antaranya Fuad Bawazier yang merupakan politikus partai Gerindra yang sempat menjadi anggota dewan pakar TKN Prabowo-Gibran, diangkat menjadi komisaris utama MIND ID yang merupakan induk BUMN tambang. Ada juga Wakil Dewan Pembina PSI dan mantan wakil ketua TKN juga ditunjuk sebagai komisaris MIND ID tak lama setelah diangkat menjadi stafsus presiden pada Mei lalu. Pemilihan dua sosok itu sebagai komisaris ramai dipertanyakan publik (BBC News Indonesia, 14/6/2024).
Masih ada beberapa nama lagi dari orang-orang dekat Presiden Jokowi yang juga menjadi TKN Prabowo-Gibran yang masuk jajaran petinggi Pertamina dan anak-anak usahanya. Dengan alasan apa pun, publik tidak bisa lagi dibodohi. Bahwasanya, politik hari ini memang menjadi ajang transaksi bagi partai-partai dan politisi. Jika memang mereka terpilih berdasarkan kapabilitas yang dimiliki, bisakah secara kebetulan semuanya merupakan orang-orang terdekat Jokowi yang punya andil besar dalam pemenangan Prabowo-Gibran?
Praktik politik balas budi seperti ini jelas menghambat kinerja BUMN karena diisi oleh orang-orang yang kurang kompeten dan nantinya akan merugikan negara. Apalagi posisi mereka yang cukup tinggi mengharuskan negara untuk memberikan gaji yang tinggi pula. Seharusnya penguasa tidak menjadikan BUMN sebagai alat transaksi politik yang menguntungkan segelintir elite politik saja. Sebab BUMN harus dikelola secara profesional dan maksimal untuk mensejahterakan rakyat.
Politik transaksional tak bisa dielakkan dari sistem demokrasi. Baru di awal saja aroma bagi-bagi kue kekuasaan sudah tercium jelas. Bahkan tidak malu-malu lagi minta jatah kekuasaan di depan publik. Mereka yang paling besar kontribusinya dalam mendukung sangat pemenang akan diberikan bagian yang besar. Mereka yang sudah mendapatkan bagian pasti merasa tenang, sedang mereka yang belum mendapatkan harus menunggu dengan gelisah. Lawan politik pun bisa bergabung dalam koalisi dan ditawarkan posisi menggiurkan, maka jika bersedia lupa sudah jika sebelumnya berseberangan.
Sementara itu rakyat hanya bisa melihat para penguasanya berpesta pora sambil menanti janji-janji politik yang entah kapan terealisasi. Setelah ikut euforia dengan pesta demokrasi, rakyat diberikan kejutan berupa kenaikan harga bahan pokok yang naik bersamaan. Pajak ditarik dari berbagai macam sektor, belum lagi gaji pekerja sudahlah dikenai pajak, ditambah potongan BPJS dan tapera. Rakyat semakin tercekik dengan kenaikan harga, makin payah untuk mencari nafkah keluarga. Pemimpinnya sibuk memikirkan agar kekuasaannya bisa bertahan dan makin besar.
Dalam sistem ini, rakyat hanya berdaulat secara simbolis saja. Kedaulatan mereka hanya diakui ketika jelang pemilihan umum. Setelah pemilihan selesai, kedaulatan itu pun diambil alih oleh wakil-wakil rakyat di parlemen yang lebih banyak menyuarakan keinginan ketua partai, bukan menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Kalaupun ada yang dilakukan untuk rakyat, hanyalah membuat regulasi dan aturan yang justru tidak memihak pada kepentingan rakyat. Mirisnya lagi, dengan kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat dengan gaji yang didapat dari pajak rakyat, masih ada pula yang rakus mencuri uang rakyat atau korupsi.
Nasib rakyat dalam sistem demokrasi-kapitalisme hanya dijadikan sebagai pijakan bagi orang-orang yang haus kekuasaan. Berbeda dengan kehidupan umat di bawah naungan sistem Islam. Rakyat benar-benar akan diprioritaskan oleh pemimpinnya. Kepemimpinan dalam Islam bukan kekuasaan untuk meraih keuntungan pribadi, keluarga, maupun partai. Namun, kepemimpinan yang diyakini sebagai amanah besar dari Allah Subhanahu wa Taala. Pemimpin adalah pelayan bagi rakyat. Terpenuhinya kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan menjadi tanggung jawab negara.
Negara akan memastikan semua laki-laki yang sehat bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan para wanita menjalankan perannya sebagai penjaga rumah tangga dan pendidik generasi tanpa dibebani pikiran akan biaya sekolah maupun biaya kesehatan, karena negara sudah menanggung semuanya.
Selain itu, dalam sistem Islam tidak pernah ada kontestasi politik yang memakan biaya besar. Tidak terjadi pula koalisi partai untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan. Karena balasan terbaik bagi pemimpin yang mengurus urusan rakyat dengan haq adalah rida Allah Taala, bukan imbalan dunia yang fana.
