Oleh: Mia Annisa (Aktivis Muslimah Bekasi)
Linimasanews.id—Gelaran olimpiade Paris 2024 tengah berlangsung setelah dibuka pada Jumat, 26 Juli 2024 dengan parade susur Sungai Seine, Prancis. Sepanjang sejarah, opening ceremony olimpiade diselenggarakan di luar stadion. Hal ini membuat negeri Tirai Bambu memilih tidak menayangkannya di stasiun televisi.
Hal yang tak kalah penting selain buruknya opening ceremony Olimpiade, Paris juga didera banyak hal kontroversial. Negeri menara Eiffel ini tengah menuai banyak sorotan publik. Pasalnya, gelaran Olimpiade Paris 2024 berlangsung saat Israel terus melancarkan serangan di jalur Gaza, yang telah mengakibatkan 39.000 orang tewas sejak 7 Oktober 2023.
Padahal, warga Palestina dan pengunjuk rasa pro Palestina di seluruh dunia telah mendesak Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk mengeluarkan Israel dari Olimpiade. Namun, Presiden IOC, Thomas Bach menekankan netralitasnya setelah terhadap seruan Palestina agar dilarang tampil di Olimpiade 2024 karena perang Israel di Gaza (kabar24.bisnis.com, 2024/07/27).
Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan Israel diterima di Olimpiade Paris dan menolak seruan boikot, “Israel disambut baik di negara kami. Mereka harus bisa berkompetisi di bawah warna mereka karena Olimpiade telah memutuskannya.” Macron juga menekankan bahwa Prancis bertanggung jawab memberikan keamanan bagi atlet Israel.
Pernyataan Macron menegaskan posisi politik keberpihakan Paris terhadap Israel yang sudah terang benderang ketika Hamas melancarkan serangan terhadap Israel 7 Oktober 2023. Ketika itu Macron dengan cepat bertemu dengan rekan-rekannya di Eropa, mengutuk serangan Hamas. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap Israel ditandai dengan diteranginya menara Eiffel dengan bendera Israel. Selain itu, pemerintah Prancis pada 12 Oktober 2023 juga melarang aksi protes yang mendukung Palestina. Polisi menembaki demonstran dengan gas air mata (www-aljazeera-com, 2023/10/23).
Sikap Prancis di olimpiade 2024 makin meneguhkan posisi berdiri bersama Israel. Entitas Yahudi yang dinilai masyarakat dunia sebagai monster pembunuh perempuan dan anak-anak, tidak ada apa-apanya di sisi Macron ketimbang para atlet muslimah di Olimpiade Paris 2024 yang ia anggap lebih mengintimidasi.
Bahkan, jauh hari sebelum olimpiade dibuka, Prancis sudah mengumumkan pelarangan hijab bagi atlet muslimah. Sekalipun menuai kecaman, Prancis bergeming. Sprinter Sounkamba Sylla diperbolehkan mengikuti opening ceremony olimpiade dan mengikuti pertandingan, tetapi dengan catatan menutupi rambutnya dengan cara yang tidak terlalu religius.
Pebasket, Diaba Konate, terpaksa tidak bisa memperkuat Timnas basket Prancis karena mengenakan hijab (kumparan.com, 2024/07/31). Prancis juga melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Sebelum tahun 2004, Prancis melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah. Kemudian tahun 2010, Prancis mengeluarkan peraturan melarang penggunaan cadar di depan umum.
Prancis memiliki akar sejarah sekularisme yang panjang. Terjadinya revolusi Prancis atau dikenal renaisans menjadi masa ia membebaskan diri dari pengaruh gereja. Mereka mengusung nilai liberte, egalite, dan fraternity. Ini menjadikan Prancis memiliki DNA sekularisme yang kuat. Simbol-simbol keagamaan digambarkan sebagai bentuk separatisme yang harus ditangani. Lembaga pemerintahan dan institusi publik, baik sekolah ataupun klub olahraga diharuskan netral dari justifikasi agama tertentu.
Netralitas yang kerap mereka gaungkan sangat kontradiktif. Pada kenyataannya, sikap netral hanya diberikan pada ide-ide yang tidak bertentangan dengan sekularisme. Wajar ramah terhadap penjajah Israel di arena Olimpiade Paris 2024. Parodi ‘perjamuan terakhir’ pada opening ceremony yang diisi oleh 18 orang transpuan komunitas L687, menunjukkan mereka juga memberikan ruang bagi kaum pelangi (sport.detik.com, 2024/07/27).
Netralitas dalam kacamata sekuler tampaknya hanyalah senjata. Sebab, ujung dan inti demokrasi dan kebebasan adalah perlawanan terhadap Islam. Terlebih, bertambahnya jumlah pemeluk Islam di Prancis mengalami pertumbuhan terbanyak di Benua Biru dengan total sebanyak 5,7 juta jiwa atau sekitar 8,8 persen dari total penduduk (worldpopulationreview.com). Geliat Islam yang begitu kentara menyebabkan kekhawatiran sehingga Barat perlu meredamnya.
Prancis semestinya belajar dari Islam tentang cara negara memperlakukan pemeluk agama lain. Dalam Islam, non-muslim tetap diberi kebebasan menjalankan kepercayaan mereka masing-masing dan sedikit pun tidak akan diusik. Sikap ini berbanding terbalik dengan sistem sekuler. Sebagaimana hari ini, kebebasan menjalankan ajaran agama adalah omong kosong.
Dalam Islam, negara memberikan jaminan, bahkan akan mewajibkan kepada setiap wanita muslimah yang telah baligh (haid) untuk mengenakan pakaian syar’i, jilbab dan kerudung. Ini sebagaimana disampaikan dalam Qur’an surah al-Ahzab: 59 dan an-Nur: 31. Bagi muslimah yang telah dikenai taklif hukum namun ia melanggarnya, sesungguhnya muslimah tersebut berdosa. Maka, negara (Daulah Khilafah) wajib memaksanya untuk taat.
Tidak hanya itu, khilafah juga melakukan penjagaan terhadap aurat muslimah. Dikisahkan di masa Rasulullah saw., kaum muslim pernah memerangi dan mengusir Yahudi Bani Qainuqa karena melecehkan seorang wanita muslimah. Rasulullah saw. dan para tentaranya mengepung mereka selama 15 hari pada bulan Syawal hingga awal Dzulqa’idah tahun kedua Hijriyah. Yahudi Bani Qoinuqa dibuat menyerah karena ketakutan.
Khalifah Al-Mu’tasim Billah juga mengirimkan tentaranya, menjawab panggilan seorang budak muslimah di Kota Ammuriah yang dilecehkan oleh pasukan Romawi. Selama 5 bulan, mereka berhasil membunuh 30.000 tentara Romawi.
Begitulah Islam meninggikan derajat perempuan. Khilafah tidak akan bermanis muka dan duduk bersama dengan para penjajah yang sudah sangat gamblang mengintimidasi dan memerangi Islam. Khilafah akan memberlakukan perang terhadap kaum harbi fi’lan sebelum mereka tunduk dan patuh terhadap pemerintahan Islam.
