Oleh: Neti Ernawati
Linimasanews.id—Dalam peresmian Jembatan Pulau Balang dan jalan tol menuju IKN beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi terlihat ditemani oleh sejumlah influencer yang mayoritas merupakan artis kenamaan. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, jauh lebih penting mendatangkan investor ke IKN daripada para influencer. Tanggapan berbeda muncul dari Ujang Komarudin, Analis Politik Universitas Al-azhar Indonesia. Ia berpendapat bahwa ini adalah strategi yang digunakan Presiden Jokowi untuk memperbaiki citra IKN agar positif (tempo.co, 04/08/24).
Mengajak influencer merambah IKN adalah sebagai wujud keterbukaan terhadap publik, sebagaimana disampaikan Grace Natalie selaku Staf Khusus Presiden.
Pembangunan IKN tahap satu belum juga selesai, masih banyak permasalahan dan belum bisa dibuka untuk umum. Guna menekan asumsi masyarakat, mengajak influencer untuk merambah IKN menjadi salah satu cara untuk menggaungkan citra positif IKN melalui media sosial.
Influencer demi Pencitraan
Tak sedikit yang memprediksi proyek IKN akan mangkrak selepas masa jabatan Jokowi. Banyak sekali kabar buruk tentang proyek tersebut, mulai dari tidak tercapainya target pembangunan, ketua dan wakil ketua otorita IKN yang mengundurkan diri, hingga kegagalan IKN dalam menarik investor. Wajar jika kemudian negara merasa perlu untuk menganulir sisi negatif tersebut.
Namun, banyak pihak tidak setuju dengan langkah mendatangkan influencer. Selain karena persoalan anggaran, sebagian berpendapat bahwa menggandeng wartawan dirasa jauh lebih pas ketimbang influencer. Influencer atau pegiat seni yang notabene familiar dengan panggung sandiwara jelas memiliki kemampuan retorika yang berbeda dengan wartawan. Influencer terbiasa dengan gaya nyentrik dan memiliki kemampuan meramu konten agar menarik. Materi konten bisa dilebih-lebihkan untuk mencapai kesan sesuai konsep yang diinginkan. Yang pastinya tujuan yang ingin diperoleh adalah like dan share pemirsanya. Bukan karena ingin menyajikan informasi sesuai fakta.
Sedang wartawan, jelas memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan influencer. Kode etik jurnalistik tentu akan membuat liputan tentang IKN sarat dengan fakta. Wartawan memiliki prinsip-prinsip jurnalistik yang mampu menggambarkan IKN dengan aktual dan dapat dipercaya. Maka, patutlah influencer yang diboyong ke IKN, bukan untuk mengulik realitas tapi demi membangun opini tentang IKN yang layak menjadi kebanggaan negara.
Pencitraan juga makin tampak ketika kunjungan influencer justru tidak merambah masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Masalah warga sekitar yang terdampak penggusuran proyek IKN justru tidak terekspose. Seolah semua sudah diset untuk mengekspose yang baik-baik saja dan menutup mata atas persoalan-persoalan getir imbas IKN.
Influencer Menambah Beban negara
Pembangunan IKN memberi banyak persoalan bagi negara. Apalagi dengan adanya agenda kunjungan influencer yang pastinya menambah beban anggaran. Influencer yang notabene merupakan artis, youtuber, instagramer, atau pegiat sosial media sering kali memiliki gaya glamour. Terbukti dengan beberapa konten mereka yang sering flexing pamer kehidupan yang hedonis. Negara dipastikan merogoh kocek dengan nilai yang tidak sedikit untuk memfasilitasi dan menjamu para influencer.
Negara terlalu boros dan membuang-buang anggaran karena disinyalir pembiayaan transport serta perjamuan influencer tersebut ditanggung oleh APBN. Apalagi pembangunan masih sangat jauh dari kata selesai. Beberapa pihak bahkan memprediksi pembangunan IKN dapat memakan waktu hingga 30 tahun ke depan. Bisa dipastikan, masih ada banyak kebutuhan dana untuk hal yang lebih penting di masa yang akan datang. Hal ini jelas menggambarkan kebijakan yang dilaksanakan tidak efektif dan efisien.
Islam Membangun dengan Efektif dan Efisien
Islam sebagai ideologi memiliki tatanan dalam segala aspek kehidupan. Dalam tata aturan negara, negara Islam menjalankan semua program pembangunan dan pengurusan rakyat secara efektif dan efisien.
Begitu juga dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam Islam, sering diajarkan tentang konsep secukupnya, tidak berlebihan dan mubadzir. Sehingga segala pengaturan anggaran negara disesuaikan dengan kebutuhan saja. Tidak melakukan pemborosan, apalagi sampai membuang-buang.
Demikian pula dalam pemilihan pejabat yang berwenang. Semua dipilih dengan memperhatikan kapabilitas, kredibilitas dan keimanannya. Bukan karena keberpihakan, hubungan saudara, atau karena memberi kucuran dana. Hal itu agar mampu melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab dan amanah. Hal ini penting, karena tata kelola negara menyangkut kepentingan rakyat.
Di sisi lain, negara Islam menjamin tercapainya kondisi yang amar makruf nahi munkar pada semua rakyat sehingga introspeksi dapat dilakukan oleh masing-masing individu berkenaan dengan kehidupan bernegara. Koreksi mengenai tata laksana negara dapat dilakukan sesuai tuntunan Islam.
Penguasa pun menjalankan peran sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Bukan karena kepentingan pribadi, tetapi karena rasa cinta pada rakyatnya. Dengan begitu, rakyat pun akan mencintai pemimpinya.
Begitulah tata negara dengan landasan aturan Islam yang pernah menghantarkan peradaban Islam meraih kejayaan pada masa silam dengan bukti-bukti yang nyata. Hal itu tanpa bantuan influencer untuk mendukung pencitraan karena citra akan hilang seiring terkuaknya kebenaran.
