Oleh: Dini Azra
Linimasanews.id—Rencana Presiden Jokowi untuk membawa 500 orang relawan pro Jokowi (Projo) ke Ibukota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak jadi dilaksanakan awal Agustus ini, melainkan akan diundur jadwalnya hingga akhir Agustus nanti. Hal itu dikarenakan pemerintah harus fokus pada persiapan pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI yang juga bertempat di IKN. Seperti diberitakan, untuk tahun ini acara upacara Kemerdekaan akan diadakan di dua tempat, yakni di Jakarta dan di IKN.
Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Ketua Umum Relawan Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa presiden akan membawa 500 relawan itu awal bulan. Namun, ia dihubungi Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno bahwa Presiden Jokowi belum bisa membawa mereka awal bulan agar tidak mengganggu persiapan 17 Agustus di IKN.
Tujuan Jokowi membawa para relawan itu untuk melihat progres pembangunan IKN. Relawan memandang IKN sebagai warisan dari Presiden Jokowi yang membuktikan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia sentris. Selain itu, mengingatkan bahwa pemindahan ibukota dari Jakarta ke Nusantara merupakan bagian penting dalam membangun Indonesia di masa depan (Tempo.co, 4/8/2024).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membawa sejumlah influencer dan pesohor untuk mengunjungi IKN dalam rangka meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN. Mereka yang diundang dikenal sebagai artis dan konten kreatif yang kaya raya, termasuk Raffi Ahmad dan istri, Atta Halilintar dan istri, Willie Salim, Gading Martin, dan lainnya.
Hal ini menimbulkan pro kontra dan tanda tanya masyarakat. Apa perlunya membawa influencer untuk jalan-jalan ke IKN? Pengamat politik Adi Prayitno menyampaikan, mendatangkan influencer tidak begitu diperlukan. Analis politik dari Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganggap hal itu hanya upaya Jokowi untuk memoles citra IKN agar positif, mengingat masa pemerintahannya yang tinggal beberapa bulan lagi. Menurutnya, mengundang influencer adalah cara instan menyampaikan berita baik tentang IKN kepada publik, meskipun pembangunan tahap pertama belum rampung. Lain halnya politikus PSI Grace Natali, ia menganggap kedatangan pesohor ke IKN sebagai bentuk keterbukaan pada publik (Tempo.co, 4/8/2024).
Bagi masyarakat banyak, yang dilakukan presiden dan para influencer di IKN tidak membawa dampak positif atau manfaat. Terlebih di tengah kondisi rakyat yang masih sulit. Hari ini rakyat tengah dipusingkan cara menyambung hidup karena harga kebutuhan pokok serentak naik. Saat yang sama, pekerja dibebani dengan bermacam potongan gaji.
Selain itu, ada sekitar 10 juta gen-Z masih berstatus pengangguran karena sulitnya lapangan pekerjaan. Ditambah lagi, banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi karyawan, menambah tingginya angka pengangguran. Dalam kondisi seperti ini pun, pemerintah hanya berpikir cara menarik pajak yang banyak dari rakyatnya, juga membangun citra diri dan ambisi agar kinerja pemerintah tetap dipuji.
Kehadiran influencer di IKN hanya memperlihatkan kedekatan Jokowi dengan para artis dan influencer yang pro pemerintah saja. Mereka disebut juga sebagai pendengung yang tugasnya memberi pengaruh kepada masyarakat sesuai apa yang diminta oleh pengguna jasanya. Karena, pada dasarnya mereka adalah pekerja yang tidak datang secara suka rela. Tugasnya adalah membangun citra positif IKN di platform media sosial mereka. Tak sedikit orang yang mempertanyakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mendatangkan para influencer tersebut.
Sangat disayangkan, mengapa pemerintah tidak menghadirkan warga lokal dan kelompok masyarakat yang terdampak proyek pembangunan IKN? Seharusnya, para tokoh adat dan masyarakat setempat sebagai tuan rumah diberikan forum khusus untuk berdialog menyampaikan harapan dan aspirasinya terhadap IKN di masa depan. Dengan begitu, mereka bisa turut menikmati kemajuan dan peningkatan taraf hidup yang selayaknya. Jangan sampai masyarakat sekitar hanya menjadi penonton yang tidak dilibatkan sama sekali dalam proyek negara yang tujuan awalnya adalah pemerataan pembangunan ini.
Sejak awal ide pembangunan IKN tidak dianggap hal yang urgen oleh sebagian besar masyarakat. Banyak sudah tokoh masyarakat, para ahli dan pengamat yang mengkritisi rencana tersebut. Sebab, masalah utama negara saat ini adalah ekonomi dan pendidikan yang semestinya diprioritaskan oleh negara. Dengan membantu generasi untuk memperoleh pendidikan yang baik, akan mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya masyarakat. Dengan SDM yang bagus, tentunya peningkatan di bidang ekonomi akan tercapai.
Apa gunanya membangun mahakarya yang mungkin akan dikagumi dunia jika masyarakatnya masih banyak yang bodoh dan hidup di bawah garis kemiskinan?
Tampaklah bahwa sebenarnya pemerintah dalam sistem kapitalisme ini tidak memprioritaskan kepentingan rakyat. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Tidak mendengarkan keinginan rakyat kebanyakan, hanya mendengar hal-hal yang baik dan membaguskan pemerintah. Karenanya, para pengkritik tidak diundang ke IKN untuk membuktikan jika kritikan mereka tidak relevan. Mereka lebih memilih para influencer yang isi kontennya tidak mendidik dan hanya pamer kekayaan, dengan begitu akan mudah diarahkan.
Dalam sistem Islam, setiap keputusan negara akan dipertimbangkan berdasarkan kepentingan umat. Tidak boleh ada satu pun rakyat yang merasa terzalimi dengan adanya pembangunan tersebut. Jika ada yang merasa keberatan dengan adanya pembangunan, maka khalifah akan memberikan keputusan seadil-adilnya.
Hal seperti ini pernah terjadi di masa Kekhalifahan Umar bin Khatab. Pada masa itu, Amr bin Ash menjabat sebagai gubernur di wilayah Mesir. Dia berambisi menjadikan Mesir sebagai wilayah yang kaya dan makmur. Ada satu keinginannya saat itu, yakni membangun masjid raya di Mesir. Namun, salah satu pemilik tanah yang terdampak menolak keras pembangunan tersebut. Lelaki Yahudi itu tidak mau menjual tanahnya meski dihargai tinggi oleh gubernur. Maka ia pun mengadukan hal itu kepada Khalifah Umar bin Khatab.
Meski sempat ragu jika aduannya akan didengar mengingat dirinya seorang non-muslim, tapi ternyata khalifah memberikannya keadilan tanpa membedakan agamanya. Khalifah memperingatkan gubernur Amr bin Ash dengan sebuah tulang yang digores pedang. Lalu, lelaki tersebut diminta memberikannya kepada gubernur tanpa tahu maksudnya.
Setelah menerima tulang tersebut Amr bin Ash tak berani lagi mengusik tanah orang Yahudi tersebut. Sebab dia paham makna tersirat di dalamnya adalah agar ia tidak bermain-main dengan keadilan. Begitulah keadilan dalam sistem Islam. Tidak ada yang lebih penting daripada kepentingan umat, meskipun bukan beragama Islam.
