Oleh: Ria Nurvika Ginting, S.H.,M.H.
Linimasanews.id—Presiden Jokowi menyampaikan bahwa selama 10 tahun memimpin Indonesia, setiap hari di kedua istana negara yang ia tempati, yakni Istana Merdeka dan Istana Bogor, ia merasakan suasana kolonial. Hal ini dikarenakan kedua istana tersebut merupakan peninggalan penjajahan Belanda. Secara de facto keduanya warisan Belanda. Oleh karena itu, ia mengatakan, salah satu alasan pembangunan IKN adalah harus memiliki istana negara yang sesuai dengan keinginan dan desain lokal untuk menunjukkan Indonesia memiliki kemampuan untuk hal tersebut (Kompas.com, 14/8/2024 ).
Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dari awal sudah banyak menimbulkan kontroversi. Di antaranya, perihal revisi UU IKN untuk menarik investor demi membiayai pembangunan IKN. Hal ini wajar karena IKN merupakan proyek megatriliun yang memang membutuhkan banyak biaya. Salah satu pasal yang kontroversial saat itu adalah pasal 16 A salinan revisi UU IKN, investor diberikan hak atas tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) sampai 190 tahun.
Keputusan Presiden Jokowi untuk mengadakan upacara hari ulang tahun (HUT) RI ke-79 di IKN pun menyedot biaya fantastis, mencapai 87 M. Hal ini konsekuensi dari kebijakan yang terburu-buru. Pengamat Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi menilai perhelatan HUT RI di IKN adalah pertaruhan politik Presiden Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya, meskipun harus mengorbankan anggaran besar dan rasa empati ke masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.
Pengamat kebijkan publik Trubus Rahadiansyah sependapat dengan Bayu bahwa pelaksanaan upacara HUT RI di IKN terkesan dipaksakan untuk memamerkan warisan politik Jokowi kepada publik di dalam negeri dan investor di luar negeri bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota baru. Kata lainnya, “biar tekor asal kesohor.” Sementara itu, Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024 mengatakan, untuk national day atau hari kemerdekaan, tidak ada yang mahal karena itu hari kita.
Pertanyaannya, hari kita ini miliki siapa? Kita yang mana? Rakyat biasa atau pemilik kuasa dan pemodal?
Kolonialisasi dan Kemerdekaan
Kita pasti sering mendengar kisah pahlawan yang gagah berani mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan tanah air dari penjajah. Cerita heroik ini membangkitkan rasa kecintaan pada tanah tumpah darah, Indonesia. Kini kolonialisasi penjajahan fisik itu telah berakhir. Namun, betulkah kita sudah merdeka? Betulkah kolonialisasi tersebut sudah berakhir?
Jelang perhelatan perdana upacara peringatan HUT RI di IKN, truk-truk pengangkut keperluan proyek pembangunan makin banyak, beroperasi 24 jam penuh. Akibatnya, debu jalan berterbangan dan menyerbu rumah warga, menganggu pernapasan, di samping menganggu istirahat. (BBCNewsIndonesia.com, 8/8/2024).
Di sisi lain, meski pemerintah sudah menyiapkan dana ganti rugi sebesar Rp90 miliar untuk 2.086 hektare lahan warga yang terdampak pembangunan IKN, tetapi masih ada warga yang masih menunggu kejelasan pemerintah soal uang ganti rugi pembebasan lahan miliknya. Padahal mereka sudah menunggu dua tahun (BBCNewsIndonesia.com, 8/8/2024).
Membengkaknya biaya seremonial HUT RI menjadi pertanyaan. Seharusnya biaya yang besar itu bisa menjadi pembiayaan rakyat yang membutuhkan. Sungguh, perayaan kemerdekaan yang dimeriahkan sekali setahun ini memang hanya menjadi obat pelipur lara, sementara setelahnya kembali dalam kenyataan, semua lini makin sulit.
Kondisi ini disebabkan oleh sistem yang ada saat ini ialah sistem kapitalis-sekuler, sehingga makna kemerdekaan hanya menjadi seremonial belaka. Sistem ini berdiri berdasarkan pemisahan agama dan kehidupan, standarnya materi. Akibatnya, sistem ini ada bukan untuk mengurusi rakyat, tetapi untuk melindungi kepentingan segelintir orang, terutama para pemilik modal (kapital). Negara hanya sebagai regulator dan fasilitator para kapital.
Jika memang IKN menjadi ikon bahwa Indonesia mandiri dengan tidak menggunakan peninggalan kolonial, seharusnya tidak menjadikan rakyat malah menjadi pihak terjajah. Pembangunan IKN yang melibatkan para investor saja sudah menunjukkan bahwa IKN bukan milik rakyat, melainkan milik para pemilik modal. Fakta-fakta ini malah menjadikan IKN simbol kolonialisasi itu sendiri.
Kemerdekaan Hakiki
Merdeka bagi suatu negara bukan hanya kemerdekaan yang diungkapkan secara de facto dan de jure. Lebih dari itu, kemerdekaan mesti dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dan rakyat dalam keadaan merdeka yang sesungguhnya. Negara pun mesti berdaulat untuk mengatur urusan dalam dan luar negerinya, tanpa intervensi negara lain.
Dalam pandangan Islam, kemerdekaan yang hakiki terwujud saat manusia terbebas dari segala bentuk penghambaan dan perbudakan oleh sesama manusia. Dengan kata lain, Islam menghendaki agar manusia terbebas dari segala bentuk penjajahan, eksploitasi, penindasan, kezaliman, perbudakan, dan penghambaan oleh manusia lain.
Islam datang membebaskan manusia dari kesempitan dunia akibat penerapan aturan buatan manusia menuju kelapangan dunia (rahmatan lil alamin). Semua akan menjadi nyata jika umat manusia mengembalikan hak penetapan aturan hukum hanya kepada Allah Swt dan Rasul saw. Caranya, dengan memberlakukan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan mereka di bawah naungan Khilafah Islamiyah.
Kemerdekaan yang didapatkan oleh negara dengan dasar Islam, akan melahirkan negara yang berdaulat sesungguhnya dan bebas dari intervensi asing. Negara tersebut telah memiliki dasar yang jelas yang melahirkan peraturan yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan, tanpa mempertimbangkan kebijakan negara lain. Negara dengan dasar Islam mampu mandiri untuk mengelola kehidupan rakyatnya berdasarkan aturan yang sempurna, yang berasal dari Sang Khaliq yang akan membawa kebaikan dan kesejahteraan serta akan membuka segala keberkahan dari bumi dan langit.
Inilah kemerdekaan sesungguhnya sebuah bangsa. Kemerdekaan ini akan memberikan kebangkitan bagi rakyatnya. Kemerdekaan ini hanya mampu diraih saat menjadikan Islam sebagai landasan dalam mengatur kehidupan dan diterapkan dalam sebuah institusi Daulah Khilafah Islamiyah.
