Oleh. Rahma Wati, Ibu Peduli Generasi
Linimasanews.id—Topik susu ikan menjadi buah bibir di media sosial. Hal ini bermula saat susu ikan digadang-gadang sebagai alternatif susu sapi untuk program makan bergizi gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Epi Taufik, Ahli Ilmu dan Teknologi Susu, Dosen Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) menuturkan, susu ikan seharusnya berasal dari jenis ikan mamalia. Sementara itu, susu ikan yang dikenalkan sebagai alternatif susu sapi merupakan produk ekstraksi protein ikan, bukan hasil perah ikan.
Media asing The Sydney Morning Herald ikut menyoroti dan mempertanyakan soal dampak kesehatan dari susu ikan dan apakah bisa tetap mempertahankan nilai gizi dan nutrisi yang terkandung dalam susu sapi. Media ini juga menyoroti besarnya dana yang dibutuhkan hanya untuk menyukseskan program ini. Menteri keuangan Sri Mulyani mengindikasikan adanya pelebaran defisit anggaran 2025 menjadi 2,45 hingga 2,8% atau naik dari defisit 2024. Salah satu penyebabnya adalah program makan siang gratis yang diperkirakan menelan anggaran sekitar 450 triliun rupiah setahun (11/9).
Untuk menunjang susu ikan dalam program makan siang gratis ini, Kementerian kelautan dan Perikanan (KPP) telah membangun percontohan pabrik pengolahan Hidrolisa Protein (HP) ikan di Pekalongan Jawa tengah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa, program makan siang gratis untuk anak adalah bentuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM), ia berharap melalui program ini tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang kekurangan gizi.
Kebijakan ini sejatinya telah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, negeri ini masih gagal mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di tengah sumber daya pangan yang melimpah. Walhasil, muncul berbagai masalah kesehatan yang cukup serius di tengah masyarakat seperti stunting, gizi buruk dan sebagainya. Kini kegagalan mewujudkan kedaulatan pangan dijawab dengan program makan siang gratis. Dari sini saja tampak bahwa negara tidak menyelesaikan akar persoalan sesungguhnya, akan tetapi menawarkan solusi tambal sulam.
Di sisi lain, ikan segar sebenarnya lebih bagus, murah, dan mudah dijangkau masyarakat. Karena negeri ini memiliki sumber kekayaan laut yang sangat besar, namun pemerintah mempersulit diri dengan proses hidrolisis panjang dan pemanasan suhu tinggi untuk mendapatkan gizi tertentu sebelum didistribusikan ke masyarakat. Padahal, proses ini berpotensi merusak mutu protein ikan, produksinya pun memerlukan biaya tinggi yang menguras dana APBN.
Sementara strategi yang ditempuh negara untuk memproduksi susu ikan dalam jumlah besar adalah industrialisasi. Walhasil siapa yang akan diuntungkan? Pemerintah lagi lagi menggaet investasi besar-besaran yang melibatkan pihak swasta. Inilah buah penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan politik demokrasi di negeri ini dimana kebijakan yang ditempuh pemerintah solah untuk rakyat, padahal memberi peluang usaha kepada banyak korporasi dan oligarki. Makin tampak wajah rezim sekuler demokrasi terungkap melalui kebijakan makan siang gratis ini, namun secara nyata berlepas tangan dalam pengurusan rakyatnya, dalam hal ini mewujudkan ketahanan pangan dan generasi yang sehat dan kuat.
Lebih jauh lagi, negara kapitalisme demokrasi tega menunggangi isu generasi untuk menyukseskan proyek industrialisasi. Dengan kata lain, negara berparadigma kapitalis hanya mementingkan kepentingan korporasi. Hal ini wajar terjadi sebab sistem politik demokrasi yang pasti bergaya yang mahal menjadikan pemerintah terpilih adalah kepanjangan tangan korporasi. Korporasi yang telah membesarkan para penguasa.
Berbeda dengan negara yang menjalankan kepemimpinan berparadigma Islam. Kepemimpinan islam melahirkan penguasa yang ikhlas melayani umat dan memiliki perhatian khusus pada jaminan kualitas generasi, sebab generasi dipandang sebagai pembangun peradaban mulia dan keberlangsungan peradaban harus ditopang oleh generasi kuat fisik dan kepribadian. Oleh karena itu, negara dalam Islam atau Khilafah wajib memenuhi hak-hak dasar generasi dengan pemenuhan yang maksimal dan berkualitas.
Jaminan pemenuhan hak-hak dasar generasi ini adalah terpenuhinya kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Khilafah juga memiliki kemampuan menyejahterakan rakyat dengan berbagai konsep yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan begitu, yang umat butuhkan saat ini adalah paradigma kepemimpinan yang bervisi mengurus dan melayani umat agar seluruh persoalan bisa teratasi secara tuntas dan paripurna.
