Oleh: Dian Mayasari, S.T. (Praktisi Pendidikan)
Linimasanews.id—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah, dengan klaim membentuk generasi sehat dan kuat. Menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Selasa (27/8), Indonesia akan memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan pada 2025 untuk memberi manfaat tak hanya kepada para siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun (antaranews.com, 28/8/2024).
Sekilas program ini terlihat seperti langkah pro-rakyat. Tetapi jika ditelaah lebih mendalam, MBG memiliki beberapa sisi problematik, khususnya jika dilihat ekonomi kapitalisme mendasari operasional program ini.
Pertanyaannya, apakah tujuan utama program ini benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, atau hanya menguntungkan korporasi besar yang menjadi pemasok bahan baku? Pada pelaksanaannya, program MBG melibatkan perusahaan-perusahaan besar sebagai pemasok bahan baku makanan. Artinya, dana besar yang dialokasikan untuk program ini pada akhirnya akan mengalir ke perusahaan-perusahaan tersebut.
Alih-alih menciptakan sistem yang mengutamakan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, skema ini justru membuka celah bagi pemodal besar untuk mengeruk keuntungan di atas anggaran publik. Tenaga kerja dalam rantai pasokan program ini pun, sebagaimana dalam sistem kapitalisme, umumnya diupah dengan standar minimum yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan pekerja kelas bawah.
Program besar seperti ini juga sering kali berpotensi menjadi celah korupsi, baik dalam pengadaan bahan baku, distribusi, maupun pelaporan. Korupsi yang tumbuh subur dalam lingkungan proyek beranggaran besar menunjukkan adanya risiko penyalahgunaan dana publik demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Kapitalisme dan Masalah “Tambal Sulam”
Program MBG sebenarnya dapat dilihat sebagai solusi “tambal sulam” kapitalisme dalam menangani masalah gizi generasi muda. Ketika struktur sistem ekonomi tidak sepenuhnya mendukung kesejahteraan masyarakat, langkah-langkah seperti MBG hanyalah solusi sementara. Program ini mungkin mampu mengatasi kekurangan gizi di kalangan siswa untuk sementara waktu, tetapi tidak menyentuh akar masalah, yaitu ketidakmerataan kesejahteraan akibat ketergantungan pada pemodal besar. Maka, bukan generasi yang mandiri dan sehat yang terbentuk, tetapi ketergantungan yang kian besar terhadap korporasi.
Solusi Sistem Islam untuk Kesejahteraan Rakyat
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang berfokus pada keuntungan, dalam sistem Islam, negara berperan sebagai ra’in (pengatur) dan junnah (pelindung) rakyat. Sistem ini tidak hanya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak sekolah saja, tetapi seluruh warga negara. Dalam hal ini, program seperti MBG tidak diperlukan, karena pemerintah dalam sistem Islam akan menerapkan kebijakan yang memastikan kesejahteraan masyarakat tanpa kecuali. Dengan kebijakan yang berbasis pada ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, kebutuhan rakyat akan gizi dan kesehatan dapat dipenuhi tanpa intervensi korporasi.
Selain itu, sistem Islam memiliki sumber pemasukan yang lebih beragam, seperti zakat, kharaj, dan sumber lainnya yang didistribusikan secara adil dan transparan. Dengan pemimpin yang beriman dan amanah, sebagai buah dari keimanan yang kuat, negara akan dikelola dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hal ini mampu meminimalkan korupsi serta penyalahgunaan wewenang.
Penutup
Menciptakan generasi sehat dan mandiri adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan bijak. Program seperti MBG bisa saja terlihat baik di permukaan, namun tanpa perbaikan struktural yang mendalam, program ini hanya memberikan solusi sementara yang tetap berpihak pada pemodal besar.
Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan rakyat terjamin melalui mekanisme yang adil dan berbasis pada ketahanan pangan serta kedaulatan pangan, dengan tata kelola negara yang amanah dan berlandaskan iman. Hanya dengan penerapan sistem yang mengutamakan kesejahteraan sejati, masyarakat akan terbebas dari ketergantungan pada korporasi, dan kesejahteraan rakyat bukan lagi sekadar mimpi.
