Oleh: Ardiana
Linimasanews.id—Dikutip dari RMOLSUMUT (03/12/2024), Anggota Komisi II DPRD Medan Tia Ayu Anggraini berharap program makan bergizi gratis bagi anak-anak yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan akan dimulai awal Januari 2025 turut melibatkan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) rumahan. “Saya menerima beberapa masukan dan usulan soal ini. Kalau program makanan bergizi melibatkan UMKM rumahan sebagai memasok makanannya maksimal 100 anak per UMKM, secara tak langsung ekonomi tumbuh dan bergerak,” ujar sosok yang akrab disapa Tia.
Wakil rakyat asal Dapil 2 Kecamatan Medan Belawan, Labuhan, dan Marelan itu mengatakan, dengan begitu program nasional dan program Pemko Medan yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM bisa sinkron. Sepertinya rencana pemerintah dalam mengadakan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) bagi anak sekolah ini sungguh sangat membahagiakan masyarakat. Karena yang akan ditanggung adalah anak sekolah mulai dari PAUD hingga SMA.
Pasalnya, saat ini banyak masyarakat yang merasa susah untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi anak-anaknya karena beban hidup yang semakin tinggi. Tentu saja program ini akan meringankan beban orang tua, setidak-tidaknya orang tua tidak lagi memikirkan untuk pengeluaran makan siang bagi anak-anaknya.
Apalagi jika nantinya program ini turut melibatkan UMKM rumahan tentu akan menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Harapannya, program ini selain bisa mendorong kualitas gizi anak sekolah dan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), juga dapat menggerakkan ekonomi nasional. Sekilas hal ini seolah-olah menjadi salah satu solusi dari Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal sesungguhnya, hal ini justru akan menjadi dilema.
Di dalam sistem kapitalisme, yang akan diuntungkan sebenarnya hanyalah para pengusaha besar sebagai pemasok bahan bakunya. Apalagi jika penyuplaiannya dalam jumlah yang sangat besar karena banyaknya usia anak sekolah di negeri ini estimasi sekitar 82,9 juta anak yang akan disasar. Sedangkan untuk UMKM mereka hanya dibatasi memasok makanannya maksimal 100 anak per UMKM.
Juga bukan tidak mungkin PMBG ini akan membuka peluang korupsi. Dengan anggaran sebesar Rp800 milyar hingga Rp1,2 triliun perhari sedangkan pertahunnya akan dianggarkan Rp71 triliun selama 5 tahun ke depan yang rencananya diambil dari APBN, maka besar kemungkinan akan terjadinya korupsi di tingkat atas. Apalagi ada wacana untuk pembiayaan program ini pemerintah utang dengan Cina.
Hal ini pastinya akan lebih berisiko lagi jika program ini didanai dari utang. Langkah tersebut akan menambah besarnya jumlah utang luar negeri Indonesia ke Cina yang telah mencapai Rp8.461,93 triliun per akhir Agustus 2024. Akibatnya, akan berdampak kepada kemerosotan ekonomi dan krisis keuangan.
Dampak utang luar negeri bukan hanya pada sisi ekonomi, tetapi juga pada sisi politik. Utang dapat menjadi instrumen politik bagi Cina untuk memengaruhi Indonesia jika tidak mampu membayar. Hal ini akan menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan bagi negara.
Berbeda dalam sistem Islam, negara tidak akan kekurangan anggaran untuk mengurus urusan rakyat termasuk menyediakan makanan bergizi gratis. Negara Khilafah akan memiliki sumber pendapatan negara berdasarkan Baitul Maal. Baitul Maal memiliki 3 pos pemasukan yaitu pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos zakat. Dari berbagai sumber anggaran ini, Khilafah akan mampu menyediakan makanan gratis serta bergizi untuk semua lapisan rakyat, tidak hanya pelajar dan ibu hamil saja.
Selain itu, Khilafah juga tidak akan mengalami defisit anggaran seperti sekarang ini untuk menyejahterakan rakyat karena semua sumber pemasukan negara akan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Khalifah akan bertanggung jawab penuh dalam meriayah umat karena ia menyadari bahwa hal itu merupakan kewajibannya. Sebagaimana Rasulullah saw. pernah bersabda,
“Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku lalu ia memudahkan urusan mereka maka mudahkanlah dia.” (HR. Muslim)
Jadi begitulah sistem Islam, sangat menjamin kesejahteraan kehidupan umat.
