Oleh: Dewi Sulastini
Linimasanews.id—Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama APBN 2025, beliau juga menegaskan tepat sasarannya subsidi dan perlindungan sosial (presidenri.go.id 10/12/24).
Memang benar pernyataan bahwa pendidikan dan kesehatan berpengaruh dalam menangani masalah kemiskinan, akan tetapi pernyataan tersebut harus dibuktikan dalam bentuk aksi yang nyata, bukan hanya sekadar janji manis bahkan slogan-slogan yang omong kosong tanpa adanya keseriusan dalam hal penanganannya. Tentu solusi yang ditawarkan pun harus dari akar permasalahannya, bukan hanya solusi praktis sesaat yang justru malah menambah buruk keadaan.
Seolah-olah angin segar, pernyataan tersebut terdengar seperti solusi kepada masyarakat. Akan tetapi, ucapan itu tidak berpengaruh secara signifikan dalam pengentasan kemiskinan ini. Pasalnya, kebijakan yang diambil justru makin membebani rakyat, contohnya penetapan tarif kenaikan PPN, tentu saja ini akan menambah beban masyarakat, dengan kenaikan ini pengusaha akan mengencangkan ikat pinggang dengan memperkecil biaya produksi salahsatunya dengan mem-PHK karyawan. Akibat lainnya, harga kebutuhan pokok akan naik dan daya beli masyarakat juga akan turun.
Tentu akar permasalahannya adalah sistem pemerintahan demokrasi kapitalisme yang diterapkan di negara ini. Penguasa hanya menjadi regulator dalam pengambilan keputusan, setiap kebijakan yang diambil hanya solusi sesaat saja tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Pendidikan dan kesehatan diberikan kepada pihak swasta penanganannya. Sehingga ketika swasta yang menangani, sebagai ciri dari kapitalisme yang rakus ini. Tentunya akan dikapitalisasi sehingga pendidikan dan kesehatan menjadi produk yang mahal yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu saja. Penguasa dalam sistem kapitalisme bersifat populis dan haus akan validasi yang diperlihatkan dengan pencitraan. Tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan mereka dengan bantuan pengusaha oligarki.
Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur kehidupan manusia. Dalam Islam, pendidikan dan kesehatan serta keamanan merupakan tanggungjawab negara. Negara bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaanya sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah, juga didukung ketakwaan individu sehingga menyadari akan beratnya pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dalam Islam, pemimpin ibarat penggembala dan rakyat adalah gembalanya. Haram bagi negara menyerahkan kepentingan masyarakat kepada swasta.
Semua itu didukung sistem ekonomi Islam yang kuat. Semua kekayaan alam dikelola langsung oleh negara sehingga kas di baitul mal akan banyak dan cukup untuk membiayai kepentingan umat seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas pendukung lainnya. Maka, sudah saatnya kita kembali kepada hukum syariat Islam yang terbukti membawa keberkahan saat diterapkan.
