Oleh: Rindang Ayu, S.Pd.
(Praktisi Pendidikan)
Linimasanews.id—Mengerikan. Satu kata itu cukup mewakili kondisi Palestina, khususnya di jalur Gaza saat ini. Betapa tidak, pembantaian massal atas penduduk sipil Palestina terjadi secara terbuka hampir setiap hari. Kamp-kamp pengungsian, rumah sakit-rumah sakit, sekolah-sekolah menjadi sasaran empuk serangan bom, rudal, serta drone Zionis Israel. ‘Hujan’ jenazah, jasad anak-anak yang tercabik-cabik, banjir darah, mayat bergelimangan di jalanan menjadi pemandangan biasa disana. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total korban jiwa sejak 7 Oktober 2023 sebanyak 51.000 syahid dan 116.343 terluka. Adapun korban dalam sebulan terakhir sejak 18 Maret lalu adalah 1.630 orang syahid dan 4.302 terluka akibat agresi yang berlangsung (NewArab, 15/4/2025).
Kengerian kondisi Palestina tersebut diperparah oleh krisis kesehatan parah dan kelaparan di Gaza. Rumah sakit penuh sesak dengan pasien, sementara persediaan peralatan medis dan obat-obatan makin menipis. Terlebih banyak para dokter dan tenaga medis syahid karena tak luput dari sasaran kekejaman Zionis Israel. Tak hanya itu, blokade Zionis Yahudi menyebabkan tak ada bantuan yang masuk selama enam Minggu terakhir ini. Kondisi tersebut mengakibatkan lebih dari 2,1 juta orang terkepung menghadapi bombardir dan kelaparan (AlJazeera-3, 15/4/2025).
Ironisnya, semua kengerian yang dialami saudara-saudara kita di Palestina itu tidak membuat para pemimpin negeri-negeri Arab dan muslim beranjak untuk membela mereka. Meskipun sejak 18 Maret 2025 lalu Israel kembali melakukan serangan besar-besaran sebagai tanda berkhirnya masa gencatan senjata, namun respons negeri-negeri Arab dan Islam masih saja berkutat seputar upaya diplomatik dan kemanusiaan semata.
Sekadar menunjukkan kepedulian atas krisis di Palestina, berbagai kecaman dan kutukan atas kekejaman Zionis Israel datang dari para pemimpin negeri muslim. Sayangnya, retorika yang ada tidak dibarengi dengan tindakan nyata para pemimpin tersebut. Pintu perbatasan wilayah Palestina dan Mesir di Rafah -sebagai jalur masuknya bantuan pangan dan obat-obatan masuk ke wilayah Palestina- masih tertutup rapat. Meskipun pintu itu ada di wilayah Mesir, namun Pemerintah Mesir enggan membukanya, kecuali jika pihak Zionis Israel mengizinkannya. Sebaliknya, jalur pasokan minyak dan gas dari wilayah Turki ke wilayah yang dijajah Zionis Yahudi malah masih saja terus dibuka oleh pemerintah Turki, meskipun presiden Turki tampak ikut mengecam genosida Zionis atas rakyat Palestina.
Demikian pula pemerintah Indonesia yang tampak ‘keras’ mengecam Israel lewat jalur diplomasi di forum PBB. Padahal PBB adalah salah satu pihak yang membidani lahirnya negara Israel di tanah Palestina. Adapun bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan pangan yang datang dari berbagai wilayah negeri-negeri Arab dan muslim memang cukup membantu warga Palestina untuk bertahan hidup, namun tidak mengatasi akar masalah Palestina. Pembantaian rakyat sipil Palestina oleh Zionis Yahudi masih tetap berlangsung dan korban jiwa serta luka terus bertambah setiap harinya.
Solusi Mengakhiri Kengerian
Telah nyata dan terbukti bertahun-tahun bahwa upaya diplomatik dan kemanusiaan tidak mengubah kengerian genosida di Palestina. Pihak penjajah Zionis Israel yang didukung penuh oleh AS tetap saja bersikukuh mendirikan Negara Israel di atas wilayah Palestina dengan mengusir dan membantai penduduknya.
Untuk itu, sangat mendesak diupayakan oleh seluruh kaum muslim di dunia untuk mempertahankan dan merebut kembali wilayah Palestina yang telah dicaplok Zionis Israel. Sebab secara historis, wilayah Palestina keseluruhan adalah tanah kaum muslim yang pernah dibebaskan oleh tentara-tentara muslim. Terlebih lagi di sana juga terdapat Masjid Al-Aqsha, tempat singgahnya Nabi Muhammad saw. dalam peristiwa Isra’ Mi’raj, dan merupakan kiblat pertama kaum muslim.
Solusi yang paling masuk akal untuk mengusir penjajah Zionis Israel dari tanah Palestina sekaligus menghentikan kengerian genosida di sana adalah mewujudkan persatuan umat Islam dalam satu kepemimpinan yang adil dan kuat. Kepemimpinan umat Islam yang satu tersebut akan menjadi kekuatan besar yang mampu membela Palestina secara nyata, baik melalui tekanan politik, ekonomi, maupun aksi militer/jihad jika diperlukan.
Roadmap Menuju Khilafah
Mewujudkan persatuan umat dalam naungan Khilafah tentu bukan hal yang mudah. Sebab tantangannya cukup besar, di antaranya adalah:
1. Terpecah-belahnya kaum muslim menjadi lebih dari 50 negara. Masing-masing punya identitas kebangsaan yang kuat (Arab, Turki, Indonesia, Iran, dll), dan nasionalisme masih menjadi ikatan utama.
2. Banyak penguasa negeri muslim adalah sekutu Barat yang setia menjaga kepentingan kolonial lama. Mereka menggunakan kekuatan militer dan hukum untuk menindak gerakan Islam yang ingin menegakkan syariah dan Khilafah.
3. AS, Uni Eropa, NATO, dll, punya pengaruh militer, politik, dan ekonomi kuat atas dunia Islam. Mereka pasti akan menganggap Khilafah sebagai ancaman eksistensial, dan berusaha menghancurkannya sejak awal.
Untuk itu, perlu adanya roadmap yang jelas terkait langkah-langkah praktis apa yang harus kaum muslimin lakukan untuk mewujudkan persatuan dalam naungan khilafah Islam. Berikut ini langkah-langkah praktisnya :
1. Edukasi dan dakwah politik Islam. Dakwah harus fokus pada mengubah pola pikir umat yaitu dari cinta dunia ke cinta jihad dan ridha Allah, dari nasionalisme ke ukhuwah Islamiyah global, dan dari demokrasi ke syura dan sistem Khilafah.
2. Membangun basis dukungan ulama dan intelektual. Perlu untuk melibatkan ulama, akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menjadi penggerak opini publik. Sebab mereka punya pengaruh besar untuk membentuk kesadaran massa.
3. Menyasar negara strategis. Harus ada fokus pada negara-negara Muslim strategis yang memiliki populasi besar, memiliki kekuatan militer, dan terdapat basis dakwah yang kuat disana. Misalkan seperti di Pakistan, Turki, Indonesia, Mesir, atau wilayah Levant (Syam).
4. Menggalang tentara Muslim. Dakwah khusus kepada militer di negeri-negeri muslim agar mereka berpihak pada umat, bukan pada rezim. Sebab sejarah membuktikan, perubahan besar selalu terjadi saat militer berpihak pada rakyat dan Islam.
5. Memproklamasikan Khilafah. Jika sebuah wilayah strategis berhasil dibebaskan dan dipimpin oleh pemimpin yang siap menegakkan syariah dan menyatukan umat, maka Khilafah bisa dideklarasikan secara resmi. Selanjutnya diperluas melalui dakwah dan kekuatan, sebagaimana yang dicontohkan pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin.
Persatuan umat dalam naungan Khilafah bukan hanya solusi yang paling masuk akal untuk mengakhiri genosida di Palestina, namun juga merupakan janji Allah dan Rasul-Nya yang nantinya pasti akan tegak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nur ayat 55,
“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi.”
Serta dalam hadis Nabi saw, “Kenabian akan tetap ada di tengah kalian selama Allah menghendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Lalu akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, dan akan tetap ada selama Allah menghendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia menghendaki. Setelah itu akan ada kekuasaan yang menggigit (mulkan ‘adhudh), dan akan tetap ada selama Allah menghendaki. Kemudian akan ada kekuasaan yang memaksa (mulkan jabriyyah), dan akan tetap ada selama Allah menghendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya apabila Dia menghendaki. Setelah itu akan kembali ada Khilafah di atas manhaj kenabian.”
(HR. Ahmad, sahih menurut Al-Albani)
Hadis ini menyebut akan datang kembali kekuasaan Islam setelah era diktator (mulkan jabriyyah), dan itu adalah Khilafah ala manhaj kenabian. Ini janji yang tak mungkin dusta, sebab ia keluar dari lisan manusia paling jujur yaitu Rasulullah saw. Wallahualam bisawab.
