Oleh: Umi Hanifah (Aktivis Muslimah Jember).
Linimasanews.id—Raja Ampat adalah kawasan konservasi dunia yang elok rupawan. Hari ini jadi perbincangan karena terjadi kerusakan parah diduga akibat eksploitasi tambang nikel oleh para konglomerat yang sudah lama dilakukan. Diduga, ada patgulipat pejabat dan konglomerat. Karena, kawasan tersebut masuk pada daerah yang dilarang untuk aktivitas penambangan, namun keluar perizinan untuk eksploitasinya.
Kementerian Lingkungan Hidup menemukan banyaknya pelanggaran serius terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Terdapat empat perusahaan tambang nikel yang menjadi objek pengawasan KLH. Yakni, PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. “Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq (Tirto.id, 6/6/2025).
Perlu diketahui, produksi nikel di lndonesia merupakan salah satu terbesar di dunia. Nikel sering digunakan sebagai bahan paduan logam yang banyak dimanfaatkan dalam industri logam. Nikel juga menjadi bahan dasar baterai kendaraan listrik yang hari ini sudah banyak diproduksi.
Sejak tagar save Raja Ampat viral, dengan segera Mentri Bahlil menutup sementara eksploitasi nikel. Sayangnya, hanya sementara. Padahal, dampak eksploitasi tersebut merusak ekosistem air dan menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan.
Namun, begitulah gambaran pemimpin dalam sistem demokrasi kapitalisme. Sering kali, setelah kasus viral, baru ada tindakan. Jika masyarakat diam, proyek akan berlanjut. Mereka bekerja bukan untuk masyarakat, tetapi demi keuntungan sendiri bersama pemodal penopangnya.
Hari demi hari banyak kasus diungkap masyarakat dengan caranya sendiri demi keadilan. Kegaduhan ini sebenarnya adalah akibat, sedangkan sumber masalahnya tidak tersentuh sama sekali. Demokrasi kapitalisme inilah pangkal masalah sesungguhnya. Dalam sistem ini, aturan dibuat oleh manusia yang haus kekuasaan. Kekuasaan memerlukan modal besar. Di sinilah titik temu pengusaha serakah dengan penguasa zalim, tanpa peduli nasib masyarakat. Mereka hanya berpikir cara mendapat keuntungan besar dan langeng, meski berbohong mengatasnamakan kepentingan rakyat, padahal menyusahkan.
Islam Solusi Pengelolaan Alam untuk Kesejahteraan.
Islam punya solusi yang aplikatif dan mudah terkait eksplorasi sumber daya alam. Sumber daya alam berupa tambang adalah milik masyarakat bersama-sama. Pihak pengelola adalah negara. Swasta atau individu dilarang menguasainya.
Eksplorasi yang dilakukan pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Syariat melarang penambangan jika merusak ekosistem di sekitarnya. Diperlukan tenaga ahli untuk memperhitungkan dampak aktivitas, membuat teknologi agar limbah tidak mencemari lingkungan, dan pencegahan dampak berbahaya yang lainnya. Dalam Islam, sanksi tegas akan dikenakan pada siapa saja yang melanggarnya. Sanksi ini pun bersifat pencegahan untuk membuat jera, bisa dengan denda, penjara, memiskinkan, atau hukuman mati jika pelanggarannya berat.
Dana hasil tambang akan masuk ke Baitulmal yang digunakan kusus untuk kepentingan masyarakat. Berbagai keperluan masyarakat berupa sandang, pangan, papan, ditambah pendidikan, kesehatan, dan keamanan mudah, murah bahkan gratis diambilkan dari hasil tambang ini.
Di tambah sikap amanah para pejabat dalam sistem Islam, pengelolaan sumber daya alam tersebut akan membawa keberkahan. Alam sekitar terjaga ekosistemnya dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak seperti dalam sistem demokrasi kapitalis, kekayaan alam dikeruk justru membawa musibah, lingkungan rusak, rakyat tetap susah, sementara pejabat hidup mewah. Masihkah percaya dengan sistem rusak ini?
