Oleh: Neti Ernawati (Aktivis Dakwah)
Linimasanews.id—Dalam upaya memutus rantai kemiskinan, Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Program ini diamanahkan kepada Kemensos dan berada langsung dibawah instruksi presiden. Melalui program ini, anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berkesempatan mengakses pendidikan yang berkualitas (Kompas.com, 21/07/25).
Sekolah Rakyat dibangun demi tiga tujuan utama, yaitu percepatan pengentasan kemiskinan, memuliakan wong cilik, dan memberi harapan kepada anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mengenyam pendidikan setara dengan anak-anak lain. Dalam pelaksanaannya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memberi jaminan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan yang akan diberikan secara cuma-cuma oleh negara kepada anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat. Dengan pemenuhan fasilitas tersebut, harapannya peserta didik dapat lebih fokus dalam belajar (detik.com, 20/07/25).
Pendidikan, Kambing Hitam Penyebab Kemiskinan
Indonesia adalah negara yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang kemiskinan. Selama beberapa periode pemerintahan, angka kemiskinan ini menjadi perhatian penting, terutama ketika masa kampanye, dan masa akhir jabatan. Di mana pada masa kampanye, angka kemiskinan dipakai untuk menyuarakan janji-janji politisi. Di akhir masa jabatan, angka kemiskinan ini juga sering dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan para pejabat pada kinerjanya.
Miskin adalah keadaan yang dominan diartikan sebagai kurangnya kesejahteraan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kebutuhan pokok yang tidak dapat terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan seseorang dikatakan sudah dapat terpenuhi dengan terjaminnya tiga aspek kebutuhan tersebut. Baru kemudian, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas berikutnya.
Kemiskinan tidak semata-mata disebabkan karena kurangnya pendidikan. Miskin muncul dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan akibat banyak hal, di antaranya adalah kurangnya pendapatan dan tingginya harga kebutuhan. Oleh karena itu, korelasi antara pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan perlu ditinjau ulang, sebelum menunjuk pendidikan sebagai prioritas penyelesaian masalah kemiskinan. Apalagi jika meninjau angka pengangguran lulusan SMA dan sarjana yang cukup tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa pencapaian pendidikan tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesesuaian upah.
Sekolah Rakyat, Solusi Tambal Sulam Kapitalisme
Tidak dimungkiri, sebagian masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam meraih pendidikan. Pendidikan adalah barang mahal bagi sebagian besar penduduk. Berbeda dengan negara Finlandia, Norwegia dan Swedia yang mendapat akses gratis untuk semua jenjang pendidikan. Pendidikan dasar di Indonesia, meski sudah dikatakan gratis, masih saja ada pembiayaan yang harus ditanggung, seperti dana komite, biaya seragam, pembiayaan ekstra, atau yang lainnya.
Program pembangunan Sekolah Rakyat yang dijalankan ditengah banyaknya sekolah yang berbiaya tinggi, sekolah yang rusak dan sekolah yang kekurangan murid sungguh menjadi ironi yang sepatutnya diperhatikan. Alih-alih memaksimalkan kualitas sekolah-sekolah yang sudah ada, negara justru membuat program pendidikan baru tanpa menekankan pada efektivitas dan efisiensi program. Terlebih bila program dijalankan menggunakan anggaran negara yang sumbernya dari pajak rakyat guna menghindari pemborosan anggaran bilamana terjadi tumpang tindih kebijakan
Inilah sesungguhnya dampak kepemimpinan demokrasi kapitalisme yang memungkinkan adanya kepemimpinan populis. Segala kebijakan diambil seolah demi kepentingan rakyat, padahal hanya disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Pemerintahan tidak dijalankan sepenuhnya demi mengemban amanah mengurus hajat hidup rakyat. Namun, jabatan dan kekuasaan dipegang demi keuntungan pejabat dan relasinya. Di mana menjalankan program baru berarti ada proyek baru yang menghasilkan tambahan pendapatan.
Solusi Tuntas Kemiskinan dalam Islam
Sejatinya, Sekolah Rakyat hanyalah solusi parsial dan tidak dapat menjadi solusi tuntas bagi masalah kemiskinan. Kemiskinan yang ada saat ini adalah buah kompleksitas sistem yang menerapkan hukum manusia dalam mengatur kehidupan. Tata aturan kehidupan menggunakan kaidah ide dan pemikiran manusia yang terbatas. Di mana konsep kesejahteraan dan keadilan bagi satu orang akan bertentangan dengan orang lain karena ditakar menggunakan kacamata makhluk yang memiliki hawa nafsu masing-masing.
Dalam sistem Islam, kesejahteraan dan keadilan bersandar pada hukum Allah, Pemilik hukum yang sempurna. Tatanan sistem kehidupan dijalankan sesuai syariat Allah. Tatanan sistem Islam memiliki pemisahan tiga aspek kepemilikan, dari mulai kepemilikan perorangan, kepemilikan negara, hingga kepemilikan umum. Aturan ini mampu mencegah monopoli dan eksploitasi, sehingga mampu mencegah kesenjangan sosial dan tercipta kesetaraan kehidupan.
Negara dalam sistem Islam memberikan jaminan kebutuhan pokok dengan murah bahkan gratis. Dari pemenuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan. Semua itu mendapat perhatian penuh dari negara. Hal ini dikarenakan Islam menjadikan khalifah sebagai rain yang memiliki amanah me riayah rakyatnya. Namun, segala sistematis kehidupan yang menyejahterakan ini, hanya mampu diraih dengan penerapan sistem Islam secara sempurna, dalam segala lini kehidupan. Wallahualam.
