
Suara Pembaca
Aksi teror terhadap konten kreator dan aktivis yang mengkritik pemerintah kembali mencuat ke permukaan. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah publik figur yang menyuarakan pendapatnya sebagai bentuk kritik keras terhadap pemerintah. Khususnya dalam penanganan bencana di Sumatra.
Sebut saja DJ Donny seorang musisi sekaligus konten kreator TikTok yang aktif mengkritik isu sosial dan kebijakan publik. Namanya menjadi sorotan setelah rumahnya diteror bom molotov pada Rabu dini hari (31/12/2025).
Teror terhadap konten kreator ini jelas membuat masyarakat luas semakin menilai buruk terhadap pemerintah. Publik memandang aksi teror tersebut sebagai ancaman nyata terhadap masyarakat atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Bahkan sebagai ancaman dari pemerintah untuk membungkam suara rakyat. Teror yang terjadi pun membuat masyarakat menjadi takut terhadap rezim yang berkuasa saat ini. Rakyat akhirnya dipaksa untuk tidak mau menyuarakan pendapatnya terkait dengan kepemimpinan yang berjalan saat ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi yang otoriter.
Sementara, konsep kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Ilahi seperti kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan bertanggung jawab penuh kepada Allah Swt. dan rakyat, bukan kepada kekuasaan absolut. Pemimpin ideal harus adil, amanah, kuat, dan berilmu Islam, mengayomi seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu, serta menjadi imam bagi orang bertakwa dengan menerapkan syariat Allah Swt. Islam memiliki pandangan khas tentang bagaimana kepemimpinan. Seorang penguasa atau pemimpin adalah pelindung bagi rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya, bukan peneror maupun pengancam bagi rakyatnya.
Pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat atas amanah kepemimpinannya itu. Rasulullah Saw. bersabda, “Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya/rakyatnya.” (HR Bukhari)
Demikian juga hubungan rakyat dengan penguasa telah diatur oleh syariat, sebagaimana Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian.” (QS. An-Nisa’: 59)
Begitupun halnya rakyat wajib mengingatkan penguasa jika penguasa melakukan kesalahan. Penguasa yang baik tentu akan menerima segala bentuk kritikan dari rakyatnya jika memang melakukan kesalahan, bukan malah meneror maupun membungkam rakyatnya karena ia sadar bahwa ia dipilih oleh rakyat yang menghendakinya. Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin negara daulah yang menciptakan kondisi dimana rakyat merasa lebih nyaman untuk menyuarakan ketidakpuasan tanpa takut akan teror dan intimadasi. Bahkan beliau secara aktif mencari nasihat dan kritik dari para ulama dan orang-orang saleh, seperti Atha’ bin Rabbah untuk memastikan pemerintahannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam.
Sementara jika dibandingkan dengan sikap penguasa saat ini, dimana demokrasi sekularisme menjadi sistem pemerintahannya yang malah membungkam dan meneror rakyatnya ketika bersuara, sedangkan dalam demokrasi semestinya rakyat diberikan kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya. Apabila demikian sikap penguasa saat ini terhadap rakyat, itukah makna kebebasan berpendapat yang terus menerus di gaungkan oleh demokrasi. Itukah hasil dari NKRI harga mati?
Anita Octavia Mayasari
Aktivis Muslimah


