Suara Pembaca
Presiden Indonesia kedelapan, Prabowo Subianto membuat sejarah akan catatan kepemimpinannya. Indonesia yang dipimpin olehnya menjadi salah satu dari sekian banyak negeru muslim yang akhirnya ikut serta dalam penandatanganan Piagam Bord of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika serikat, Donald Trump, di Davos (22/01/2026).
Presiden menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk kepeduliannya terhadap kondisi rakyat Palestina, ia berharap dengan bergabungnya Indonesia dalam forum BoP akan memberikan dampak yang baik terhadap kondisi di Palestina. Beliau menyampaikan keyakinannya yang kuat akan tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Dewan Perdamaian tersebut.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP itu ternyata tidaklah gratis karena negara yang ingin bergabung dalam BoP itu diharapkan untuk membayar tarif keanggotaan sekitar Rp16,9 triliun untuk Indonesia. Hal ini jelas bahwa BoP dibentuk bukan sekadar untuk membentuk suatu badan perdamaian, tetapi lebih kepada strategi Amerika untuk terus menjadi negara yang selalu bisa mengendalikan negara lain, menjadi yang terdepan, dan sebagai negara “Super Power” bagi negara pembebeknya.
Bagaimana tidak, arah BoP ini dikuasai dan dikendalikan oleh sosok yang sangat ambisius terhadap keinginannya baik dari sisi geopolitik ataupun ekonomi. BoP ini dibentuk bukan untuk kemaslahatan warga Palestina. Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh Trump sebagai pemimpinnya yang memiliki kendali penuh atas para kaki tangannya yang siap menerima segala arahan darinya. Trump sangat berambisi terhadap wilayah Palestina, ia juga sangat ingin menguasai Gaza dengan cara mengusir penduduknya dan membangun Gaza yang baru dengan gedung-gedung pencakar langit, tempat wisata, pantai, pelabuhan, bandara, menara, dan apartment
Dewan Perdamaian ini sejatinya ditujukan untuk menghancurkan Palestina. Keberadaan negeri-negeri muslim yang bergabung dalam BoP, seperti Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, termasuk Indonesia, sejatinya hanya sebagai regulator untuk mewujudkan rencana impian Trump pada 20 point yang digagasnya jauh sebelum Dewan Perdamaian ini di bentuk. Adanya keikutsertaan neger-negeri muslim dalam BoP ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Palestina, khususnya Gaza.
Palestina, negeri yang diberkahi dan negeri para nabi tidak akan mungkin jatuh kepada orang-orang yang dilaknat oleh Allah Swt. Palestina sejatinya tidak membutuhkan Dewan Perdamaian karena negeri itu akan selalu berada dalam penjagaan Allah Swt. Palestina membutuhkan persatuan dari kaum muslim dari wilayah lainnya. Penerapan syariat dan tegaknya Khilafah akan menjadi pembebasan total bagi Palestina dari kezaliman penjajah Zionis Yahudi.
Perdamaian yang hakiki bagi Palestina akan terwujud jika penjajah Zionis hengkang dari tanah Palestina, dan satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan jihad. Khilafah adalah satu-satunya institusi yang akan memimpin kaum muslim untuk bergerak melawan penjajahan dengan jihad akbar untuk membebaskan Palestina. Negeri-negeri muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi’lan yang tengah memerangi muslim Palestina (Amerika dan Zionis).
Negeri-negeri muslim seharusnya bersatu sebagaimana Rasulullah Saw., bersabda dalam Riwayat Muslim, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, dia tidak boleh menzaliminya, membiarkan, dan merendahkannya.”
Umat Islam seharusnya berjuang bersama menegakkan Khilafah. Umat Islam harus menjadikan Khilafah sebagai agenda utama untuk segera merealisasikannya.
Anita Octavia Mayasari
(Aktivis Muslimah)
