Oleh: Rifdah Nisa
Linimasanews.com—Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengenalkan tokoh kesejahteraan gender ibu Kartini. Serta menyatakan pentingnya peran kaum hawa dalam bisnis pariwisata. Hal ini disampaikan saat menyampaikan pengantar di hadapan wakil 40 negara partisipan dalam The 2nd UN Tourism Regional Conference On The Empowerment Of women In Tourism In Asia and The Pacific (Suara.com, 2/5/2024).
Dikutip dari kantor berita Antara, Harry Hwang, Director Of The Regional Departmen For Asia and Pasific UN tourism menyatakan, berdasarkan agenda 2030 PBB untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan kode etik pariwisata global, kami memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pariwisata memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki- laki dalam kontribusi terhadap pencapaian ke lima yaitu kesetaraan gender.
Dalam konferensi ini, dunia seolah mendorong keterlibatan perempuan sebagai wujud pemberdayaan perempuan dalam sektor pariwisata. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak devisa negara dalam waktu cepat dengan pertumbuhan ekonomi lewat pariwisata.
Dalam sistem kapitalisme, perempuan disebut berdaya ketika mandiri dan mampu menghasilkan materi. Sehingga mereka tidak dianggap sebagai kaum yang termarjinalkan sebagai solusi atas kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan menjadi program andalan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pertumbuhan ekonomi lewat sektor pariwisata. Pemberdayaan perempuan digadang-gadang mampu menjadi solusi atas permasalah perempuan mampu mencapai kesejahteraan lewat keterlibatan perempuan dalam sektor pariwisata.
Namun pada faktanya, pemberdayaan perempuan sebagai bentuk ekploitasi perempuan dalam sektor pariwisata untuk menghasilkan keuntungan negara, bukan keuntungan atau kesejahteraan perempuan. Perempuan sebagai pelaku ekonomi terkonsentrasi pada pekerjaan dengan keterampilan rendah, upah rendah, dan informal sehingga membuat mereka memiliki akses terbatas terhadap perlindungan sosial dan rentan terhadap kekerasan seksual.
Mirisnya, perempuan menjadi tumbal kegagalan sistem ekonomi kapitalis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga harus melibatkan perempuan sebagai penggerak ekonomi. Negara juga didorong untuk mengembangkan sektor nonstrategis termasuk pariwisata. Sementara sektor strategis seperti sumber daya alam dikuasai Asing dan Aseng. Padahal program ini justru merusak fitrah perempuan sebagai istri dan pencetak generasi. Hal itu juga akan membahayakan nasib anak-anaknya, baik karena ibu bekerja maupun dampak buruk pariwisata lewat westernisasi budaya.
Berbeda dalam pandangan Islam. Perempuan wajib dimuliakan dengan peran sebagai ummun warobbatul baiyt (ibu dan pengatur rumah). Sistem politik ekonomi Islam mampu memberikan kesejahteraan bagi perempuan karena perempuan tidak dituntut untuk menghasilkan materi. Kewajiban mencari nafkah ada di pundak suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jika suami telah tiada maka nafkah akan diberikan oleh walinya. Namun, ketika walinya tidak mampu, maka negara yang akan menjamin kebutuhan pokok, dan kemudahan mendapatkan pelayanan vital seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Sistem ekonomi Islam akan mengelola sektor strategis seperti sumber daya alam yang dimiliki negara. Negara akan mengelola SDA untuk pemenuhan kebutuhan rakyat dan haram menyerahkan ke pihak asing. Negara Islam juga memberi lapangan pekerjaan yang luas untuk para suami dalam mencari nafkah. Sehingga peran perempuan fokus sebagai istri dan pendidik anak-anak sebagai generasi bangsa.
Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan berperan dalam sektor publik. Dengan batasan tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ummun warobbatul baiyt. Dan tidak melakukan pelanggaran hukum syarak. Peran perempuan dalam sektor publik yang paling utama adalah melakukan amar ma’ruf nahi mungkar karena lewat peran ini perempuan mampu mengatasi permasalah umat dengan solusi Islam. Wallahu a’lam bishowwab.
