Suara Pembaca
Akhir-akhir ini, BPJS melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sedang menghadapi permasalahan yang cukup pelik. Yaitu risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya. Muncul saran agar iuran naik, tetapi berdasarkan perhitungan terbaru, iuran BPJS naik hingga 10% pun tidak cukup dan masih berpotensi menyebabkan defisit dana jaminan sosial.
Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun (Bisnis.com).
Fakta di atas merupakan salah satu problem jaminan kesehatan rakyat yang terjadi saat ini. Negara yang semestinya menjadi garda terdepan bagi kesejahteraan rakyatnya, dalam hal ini yaitu terkait dengan jaminan kesehatan, sebaliknya malah dikomersialisasi demi kepentingan negara juga individu penguasa. Alih alih mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan yang terbaik, sebaliknya banyak rakyat yang tidak mendapatkan akses yang mudah terkait itu.
Rakyat yang tidak memiliki JKN atau tidak memiliki cukup uang untuk biaya berobat hanya bisa berpasrah diri dengan keadaan, sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya harus kehilangan nyawa akibat terlambat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, kurangnya fasilitas dan tenaga medis yang belum merata menjadikan semakin bertambah banyak problem yang muncul ditengah masyarakat saat ini.
Inilah potret buram sistem sekuler kapitalisme, yaitu sistem yang menjadikan negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator sehingga mereka abai akan perannya sebagai pengurus rakyat (raa’in). Anggaran kesehatan dan peningkatan standarisasi profesi kesehatan yang digadang gadang untuk rakyat faktanya hanya untuk melayani kepentingan korporasi. Sungguh suatu keniscayaan jaminan kesehatan rakyat dapat diperoleh dengan maksimal ketika sistem sekuler kapitalis masih menjadi ideologi negara.
Lain halnya ketika sistem Islam yang diterapkan. Khalifah akan menjamin seluruh kesejahteraan rakyatnya terpenuhi dengan baik dan maksimal, begitu pun dengan kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan dasar publik yang wajib disediakan negara. Khalifah akan menjamin terpenuhinya layanan kesehatan hingga pelosok, dengan fasilitas yang memadai, berkualitas, dan gratis. Sehingga tidak akan ada rakyat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya.
Inilah gambaran ketika ideologi Islam memimpin dunia, syariat Islam akan menjadi satu-satunya aturan yang akan diterapkan, sehingga akan tercipta pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab kepada rakyatnya, dengan begitu hajat hidup rakyat akan terjamin dan rakyat hidup sejahtera dibawah naungan Daulah Khilafah Islamiyyah.
Ummu Adzra
