Oleh: Nurindasari
Linimasanews.id—Media sosial di Indonesia khususnya di X tengah ramai dengan tagar #KaburAjaDulu, menyoal ajakan pindah negara untuk sekolah, bekerja, dan lainnya. Tagar ini diikuti keluhan warganet terhadap berbagai masalah yang dianggap menyulitkan warga Indonesia. Tujuannya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di luar negeri, karena yang menjadi pertimbangan adalah biaya hidup (cnnindonesia.com, 14/2/2025).
Tren #KaburAjaDulu juga mencerminkan kekecewaan anak muda Indonesia akan kondisi sosial ekonomi di Tanah Air belakangan ini. Tren ini merupakan manifestasi dari frustasi yang mendalam atas berbagai masalah yang dihadapi. Di antaranya kesenjangan sosial dan mimpi yang tertunda, ketidakpuasan ekonomi dan tekanan sosial, kebijakan pemerintah dan harapan perubahan (liputan6.com, 14/2/2025).
Fenomena ini lahir dari rasa putus asa terhadap kondisi ekonomi dan kualitas hidup di Indonesia. Sulit mencari pekerjaan, upah rendah, dan ketimpangan sosial menjadi pemicu utama. Persepsi ketidakadilan sosial memperkuat keinginan untuk pergi, di mana kesuksesan dianggap hanya milik segelintir orang. Sebagian masyarakat terus berjuang dalam kondisi tidak menentu (suara.com, 14/2/2025).
Dampak Kebijakan yang Mengancam Generasi
Kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan menjadikan kualitas pendidikan makin rendah dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, disandingkan dengan berbagai jenis beasiswa di luar negeri dengan jaminan pembiayaan yang menjanjikan hingga mencakup seluruh biaya hidup. Hal ini membuat para generasi muda berlomba-lomba untuk bersekolah ke luar negeri.
Angka pengangguran dari tahun ke tahun semakin tinggi dan data BPS menunjukkan 22% dari 44 juta generasi Z menganggur, menunjukkan bentuk gagalnya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Alhasil, hal ini akan menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Apalagi fakta SDM yang telah lulus sekolah/PT tidak banyak terserap dalam dunia kerja, makin kuatlah keinginan para pemuda untuk ‘kabur’ dari negeri sendiri.
Para generasi muda yang menggaungkan tren ini tengah merasa terancam di negeri sendiri. Tampak pada rasa tidak aman mereka akan pendidikan dan lapangan kerja yang akan menunjang kualitas hidup mereka. Tingginya kesenjangan dan akumulasi kekayaan hanya untuk segelintir orang yang berdampak sulitnya ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
Hal ini terjadi merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini menjamin kebebasan kepemilikan SDA oleh pihak tertentu, sehingga kekayaan dan kesejahteraan hanya berputar pada segelintir pihak kapitalis saja. Kebijakan yang cenderung memihak pihak tertentu khususnya para pemilik modal, menciptakan kesenjangan sosial dan kemiskinan yang struktural.
Meskipun banyak yang menyadari bahwa biaya hidup dan pajak di negeri lain juga sangat tinggi, namun kondisi di negara maju dirasa lebih aman dan sejahtera. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kompetisi yang tidak sehat untuk bekerja dengan posisi tertentu yang harus memiliki privilege lain dan hanya kalangan ataslah yang mampu. Belum lagi berbagai kebijakan negeri ini yang makin ke sini makin menyempitkan ruang sejahtera bagi rakyat.
Kesenjangan ekonomi dan rendahnya kualitas pendidikan adalah bentuk kerusakan kehidupan karena negara diatur oleh sistem sekuler kapitalisme. Sebagaimana firman Allah Swt., “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Ruum: 41)
Jaminan Sistem Islam
Negara adalah raa’in (pengurus) rakyat, Islam menjamin pemimpin negara melaksanakan kewajibannya dalam menyejahterakan rakyat. “Imam/khalifah adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyat.” (HR. Bukhari)
Negara Islam (Khilafah) menerapkan sistem Islam secara kaffah (menyeluruh), sehingga pengelolaan SDA milik umum (migas, tambang, hutan, laut, gunung, dll.) berada di tangan negara, menjadi pos pemasukan negara terbesar. Dengan adanya pos ini, memungkinkan negara memenuhi kewajibannya dalam mengurus rakyat dan menjamin kesejahteraannya.
Sektor pendidikan yang menjadi salah satu sektor penting dan utama akan diperhatikan kualitasnya baik dari segi fasilitas, kurikulum, tenaga pendidik dan kesejahteraannya, dengan biaya pendidikan yang gratis namun mampu menunjang seluruh aspek hingga menciptakan generasi terbaik. Sehingga tidak ada lagi yang akan melirik sekolah swasta apalagi ke luar negeri. Negara akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Tidak ada lagi kompetisi yang tidak sehat, karena negara menjamin seluruh rakyatnya khususnya para pencari nafkah untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara menyeluruh. Banyaknya sektor yang dikelola negara baik sektor pertanian, industri maupun pertambangan akan meciptakan peluang kerja sebesar-besarnya. Wallahu a’lam bish shawab.
