Oleh: Wili Ummu Arumi
Linimasanews.id—Disadari atau tidak, kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Berbagai persoalan mendera masyarakat. Harga kebutuhan pokok masyarakat melambung naik. Di saat yang sama, PHK masal terjadi di mana-mana. Mirisnya, tak jarang, pegawai yang terkena PHK keluar dari pekerjaan tanpa pesangon. Akibatnya, makin sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
Di antara berbagai kasus PHK massal itu, terjadi pada PT Sanken Indonesia di Cikarang, Jawa Barat dan PT Danbi International di Garut, Jawa Barat. Dikutip dari Tempo (21/2/2025), Ratusan pegawai PT Sanken Indonesia akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul penghentian operasi perusahaan peralatan dan komponen listrik itu pada Juni 2025. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Sanken Indonesia Dedy Supriyanto mengatakan total pegawai yang akan kehilangan pekerjaan sebanyak 459 orang.
Sementara itu, PT Danbi International di Garut, Jawa Barat, menghentikan produksi dan merumahkan 2.100 karyawan dan menutup pabrik mendadak pada Rabu (19/2/2025) usai dinyatakan bangkrut berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (CNBCIndonesia, 20/2/2025).
Rakyat Makin Sengsara
Ribuan orang yang terkena PHK rata-rata sudah tidak muda lagi. Pastinya akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sungguh miris. Seharusnya, negara lebih memperhatikan nasib rakyat. Sayangnya, penguasa seolah tidak peduli, rakyat dipaksa mandiri.
Dalam sistem kapitalisme sekuler seperti saat ini, peristiwa di atas tidaklah mengherankan. Maraknya PHK menunjukan buruknya sistem pengadaan lapangan pekerjaan. Dalam sistem ini, mudah sekali perusahaan mengeluarkan kebijakan PHK, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan karyawan.
Peran negara sangat dibutuhkan. Negara seharusnya bisa menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mengendalikan harga dan proses distribusinya. Ramainya PHK ini membuktikan bahwa negara hari ini tidak bisa menjamin kesejahteraan jangka panjang bagi rakyatnya. Padahal, negara sebagai otoritas tertinggi seharusnya bisa memberikan aturan-aturan yang mengikat perusahaan agar tidak berlaku zalim kepada pegawai maupun dengan mengupayakan agar setiap perusahaan diberikan kemudahan dalam melakukan proses produksi maupun distribusi produk-produk mereka.
Perspektif Islam
Dalam sistem Islam, negara akan bertanggung jawab terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apabila ada perusahaan yang bangkrut dan melakukan PHK besar-besaran, maka negara tidak akan diam saja. Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam sistem Islam, semua dipermudah. Rakyat sejahtera. Semua itu hanya bisa didapat jika negara menerapkan Islam secara kafah (menyeluruh).
