Oleh: Zidna Ilma
Linimasanews.id—Sudah menjadi tradisi tahunan, tiap kali menjelang hari raya, termasuk Hari Raya Idulfitri, masyarakat khususnya para perantau di Indonesia atau para pekerja migran mereka pulang ke kampung halaman. Tradisi ini biasa disebut mudik, yang merupakan singkatan dari “mulih dhisik”, artinya pulang ke desa dahulu.
Namun sayangnya, berbagai persoalan dalam sarana transportasi selalu terjadi setiap tahunnya, terlebih pada saat musim mudik seperti saat ini. Mulai dari melambungnya harga tiket transportasi umum, kemacetan yang parah hingga banyaknya kecelakan yang terjadi, serta adanya situs travel gelap.
Fenomena maraknya travel gelap jelang mudik Lebaran kini kembali menjadi sorotan. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, maraknya travel gelap ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan angkutan umum yang merata hingga pelosok daerah. “Ini bukan inovasi, melainkan bukti kebutuhan masyarakat akan transportasi yang belum terpenuhi oleh pemerintah,” ujar Djoko dilansir dari Liputan6.com (23/3/2025).
Hal ini adalah hasil dari buruknya tata kelola transportasi dalam sistem kapitalisme-sekuler. Dalam sistem batil ini, urusan transportasi dipandang sebatas persoalan jasa komersial saja. Pengelolaannya dikuasai pihak swasta, sedangkan negara hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha/swasta.
Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang urusan transportasi sebagai tanggung jawab negara. Hal itu adalah fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialkan. Walaupun dalam pembangunan infrastruktur itu mahal membutuhkan biaya yang besar dan rumit, negara tetap tidak boleh menyerahkan pengelolaan infrastruktur kepada swasta.
Negara wajib membangun kebutuhan transportasi publik yang aman, nyaman, murah dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas pendukung yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi. Anggaran yang digunakan dalam mewujudkan semua ini adalah anggaran yang bersifat mutlak. Sebab, transportasi merupakan kebutuhan publik yang harus dipenuhi oleh negara.
Dalam hal ini, negara Islam memiliki sumber pemasukan yang banyak dan beragam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Negara akan membangun infrastruktur dan menyediakan transportasi yang baik, aman, dan nyaman. Dengan begitu masyarakat dapat melakukan mudik dengan mudah dan mendapatkan layanan dengan kualitas terbaik.
Selain itu, Islam pun memandang kemajuan dan pembangunan adalah adalah hak semua rakyat, tanpa terkecuali. Negara harus memenuhinya. Dalam Islam, pembangunan infrastruktur akan merata, sehingga potensi ekonomi akan terbuka lebar di semua wilayah, tidak hanya di perkotaan.
