Editorial—Krisis di Gaza hari ini bukan hanya sebuah tragedi kemanusiaan. Ia adalah potret telanjang dari kegagalan sistem global dalam menegakkan keadilan, dan yang lebih menyakitkan, cerminan dari ketidakmampuan dunia Islam untuk bersatu dan membela salah satu isu paling fundamental dalam sejarah modern umat yakni kemerdekaan Palestina.
Sejak Oktober 2023 hingga April 2025, agresi Israel di Gaza telah merenggut lebih dari 34.000 nyawa. Jumlah ini didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Pada 20 April lalu, serangan udara menghancurkan tenda-tenda pengungsi di Rafah yang seharusnya menjadi zona aman. Satu hari sebelumnya, jurnalis Palestina Fatima al-Madhoun dan tujuh anggota keluarganya tewas dalam serangan Israel yang menyasar permukiman sipil.
Tak hanya korban jiwa yang terus bertambah, krisis pangan di Gaza mencapai titik nadir. Warga sipil, yang terperangkap di tengah blokade total, kini mengandalkan daging kura-kura dan daun-daunan untuk bertahan hidup. World Food Programme (WFP) menyebut lebih dari dua juta warga Gaza bergantung penuh pada bantuan kemanusiaan yang terus terhambat oleh kebijakan isolasi Israel.
Namun, dalam kondisi seburuk ini, apa yang dilakukan dunia Islam? Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hanya mengeluarkan pernyataan rutin berisi kecaman dan seruan damai yang tak pernah ditindaklanjuti. Beberapa negara mencoba menggalang bantuan kemanusiaan, tetapi tak satu pun mengambil langkah politik atau militer yang nyata untuk menekan Israel. Negara-negara besar seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, dan Indonesia sama-sama memilih pendekatan diplomasi lunak, padahal memiliki modal ekonomi dan diplomatik yang cukup untuk mengguncang tatanan global jika bersatu.
Masalahnya bukan semata pada ketidaksanggupan bertindak, melainkan ketiadaan struktur politik yang memungkinkan aksi bersama. Dunia Islam, yang terdiri dari lebih dari 50 negara dengan populasi 1,8 miliar jiwa, hari ini tercerai-berai dalam batas-batas nasionalisme yang diwariskan oleh kolonialisme. Sejak runtuhnya Kekhilafahan Utsmaniyah pada 1924, umat Islam kehilangan satu entitas politik global yang mampu menyuarakan dan melindungi kepentingan umat secara strategis dan terkoordinasi.
Inilah akar dari krisis solidaritas kita bahwa dunia Islam tidak punya poros kekuatan alternatif yang mampu menggantikan dominasi sistem internasional yang tidak adil. Padahal, sejarah mencatat bahwa ketika umat Islam bersatu dalam satu struktur kepemimpinan politik, mereka mampu membentuk blok kekuatan besar, dengan angkatan militer, ekonomi mandiri, serta kebijakan luar negeri yang tidak tunduk pada tekanan Barat.
Sayangnya, ide-ide tentang penyatuan politik umat Islam seperti Khilafah hari ini sering kali direduksi sebagai utopia atau romantisme sejarah. Padahal, jika dilihat dari perspektif geopolitik, gagasan ini justru menjawab kebutuhan strategis umat Islam dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks dan penuh konflik kepentingan.
Kita telah menyaksikan bagaimana aliansi militer seperti NATO mampu bertindak cepat dan solid dalam menghadapi ancaman yang dirasa menyentuh kepentingan mereka, seperti saat konflik Ukraina. Bahkan negara-negara non-Eropa bisa bergabung dalam sanksi global terhadap Rusia. Mengapa dunia Islam tidak bisa melakukan hal serupa terhadap Israel?
Jawabannya terletak pada ketidaksiapan elite politik di negara-negara Muslim untuk keluar dari zona nyaman mereka, zona yang bergantung pada dukungan ekonomi dan diplomatik dari negara-negara adidaya. Mereka tidak siap mengambil risiko geopolitik. Tidak siap membayar harga dari pembelaan sejati terhadap Palestina.
Padahal, dengan potensi sumber daya alam, kekuatan militer, dan posisi strategis, dunia Islam memiliki cukup modal untuk menjadi kekuatan global yang mandiri. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik untuk membentuk poros kekuatan sendiri baik dalam bentuk aliansi strategis jangka pendek maupun integrasi politik jangka panjang.
Maka, solusi untuk Palestina tidak cukup hanya lewat seruan kemanusiaan. Ini adalah persoalan politik. Umat Islam perlu mendesak pemimpinnya untuk tidak lagi hanya mengandalkan diplomasi retoris, tetapi membangun kerangka kerja geopolitik yang nyata. Pembentukan blok ekonomi dan pertahanan Islam harus kembali dibicarakan secara serius, tidak hanya dalam forum-forum simbolik.
Lebih dari itu, umat Islam di berbagai negara perlu membangun kesadaran politik bahwa perpecahan dan nasionalisme yang sempit telah menjadi penghambat utama bagi kebangkitan kekuatan umat. Kesadaran ini harus diiringi dengan penguatan peran masyarakat sipil, media, dan institusi dakwah ideologis yang menyerukan konsolidasi politik sebagai jalan keluar dari ketidakberdayaan ini.
Gaza hari ini adalah cermin masa depan dunia Islam jika terus berada dalam kondisi seperti sekarang: diam, tercerai, dan dikendalikan oleh kekuatan luar. Maka jalan satu-satunya adalah keberanian untuk membangun ulang kekuatan politik Islam global yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Inilah saatnya dunia Islam keluar dari ketiadaan arah, menuju posisi strategis yang mampu mengubah arah sejarah. [OHF]
