Oleh: Rini Omar
Linimasanews.id—Presiden Prabowo mengumumkan akan meluncurkan empat program demi mendukung pendidikan, yaitu revitalisasi 10.441 sekolah pada tahun ini, digitalisasi pendidikan dengan menggunakan smart board atau papan pintar, pemberian bantuan tunai sebesar Rp300 ribu tiap bulan untuk guru honorer non-ASN, serta bantuan dana pendidikan bagi guru yang belum menamatkan pendidikan sarjana atau diploma 4. Program ini disebut dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Alokasi dana untuk mendukung program ini dianggarkan cukup besar (tempo.co, 02/05/2025).
Dalam realitasnya, penyelenggaran pendidikan di Indonesia selama ini banyak masalah. Banyak bangunan tidak layak, gaji guru tidak layak, termasuk gaji honorer yang rendah. Ditambah lagi, anggaran pendidikan rendah dan adanya kebocoran karena korupsi. Semua itu menunjukkan potret buram dunia pendidikan Indonesia.
Itulah dampak kebijakan yang berlandaskan kapitalisme, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam sistem kapitalisme, peran negara sangat sedikit, sehingga tidak akan mungkin membuat perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kapitalisasi pendidikan menyebabkan negara berlepas tangan dan mencukupkan pada apa pun yang disediakan swasta. Akibatnya, sarana-prasarana yang disediakan minimalis sesuai anggaran yang ada.
Belum lagi, dalam persoalan anggaran, sistem ekonomi kapitalis membuat negara kesulitan menyediakan anggaran. Sistem ini bahkan menjadikan utang sebagai jalan untuk mendapatkan anggaran pembangunan. Ditambah lagi, tingginya korupsi makin membuat dana yang tersedia menjadi minim.
Seandainya saja sistem pendidikan disesuaikan dengan sistem Islam, potret buram tidak akan didapati. Islam memandang pendidikan sebagai bidang strategis yang akan berpengaruh terhadap kejayaan bangsa dan negara. Islam mewajibkan negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pendidikan dengan gratis dan kualitas terbaik.
Sistem ekonomi Islam akan mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk memberikan penghargaan besar terhadap para guru atau pendidik. Sebab, negara dalam konsep sistem ekonomi Islam memiliki sumber anggaran yang banyak dan beragam.
Dengan begitu, jika seluruh sistem kehidupan bernegara dikembalikan kepada sistem Islam, tentulah tidak saja problem pendidikan yang terselesaikan, namun juga seluruh problem akan tuntas dengan Islam.
