
Oleh: Ardiana
Linimasanews.id—Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyatakan penolakannya terhadap aksi pengibaran bendera bergambar bajak laut dari serial One Piece yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi truk dan masyarakat. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi simbol pembangkangan terhadap negara, terlebih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Firman menegaskan bahwa penggunaan bendera One Piece yang menjadi simbol bajak laut dalam konteks publik bisa mengarah pada bentuk provokasi yang mengikis nilai-nilai kebangsaan. “Ini bisa masuk kategori tindakan makar. Tidak boleh dibiarkan dan harus ada penindakan tegas,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip dari Kompas.com, Kamis (31/7/2025).
Berita tentang bendera One Piece akhir-akhir ini viral di berbagai media. Kenapa banyak pejabat dan petinggi negara sangat merisaukan tentang fenomena bendera One Piece ini? Apa sebenarnya arti dari lambang bendera One Piece tersebut?
Bendera One Piece yang bergambar tengkorak yang disebut Jolly Roger ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1997. Bendera ini diambil dari film anime Jepang yang bercerita tentang sekelompok Bajak Laut yang diketuai oleh Monkey D. Luffy. Bendera ini merupakan simbol dari ekspresi kekecewaan masyarakat akan kondisi negara saat ini. Banyak yang merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga merugikan rakyat dan menguntungkan segelintir elite. Bendera One Piece mencerminkan kondisi ketidak adilan, penindasan dan kezaliman. Cerita di film One Piece hampir sama dengan yang sedang terjadi di negeri ini.
Kesenjangan sosial ekonomi makin tinggi di masyarakat disebabkan oleh kebijakan yang selalu berpihak kepada penguasa. Rakyat makin tertindas akibat ekonomi kapitalis yang diterapkan oleh pemerintah. Pajak dibebankan kepada rakyat mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), dan pajak pertambahan nilai (PPN), tetapi uang hasil dari pajak tersebut tidak dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Korupsi juga terjadi di mana-mana, baik di instansi pemerintahan ataupun BUMN. Uang negara digerogoti oleh tikus-tikus berdasi. Kerugian yang ditimbulkan tidak tanggung-tanggung. Misalnya korupsi yang dilakukan oleh Pertamina mencapai 1000 triliun rupiah, korupsi pengadaan chrome yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Nadim Makarim, sebesar 10 triliun rupiah dan masih banyak lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang belum diusut secara tuntas.
Belum lagi kebijakan- kebijakan yang merusak serta menguntungkan para oligarki seperti perizinan tambang-tambang ilegal seperti tambang nikel di Raja Ampat yang membuat masyarakat sekitar terkena imbas kerusakan alam. Tambang emas di pulau Papua yang dieksploitasi oleh asing, sementara rakyat yang tinggal di sekitar tambang tersebut hidupnya sangat memperihatinkan dan tidak diperhatikan oleh negara. Inilah dampak dari ekonomi kapitalisme.
Pengangguran juga terjadi di segala penjuru mulai dari pedesaan sampai ke perkotaan. Lapangan pekerjaan tidak tersedia. Bahkan yang sudah bekerja pun terkena PHK. Negara tidak bertanggung jawab dalam menciptakan lapangan kerja untuk rakyat.
Dalam penegakan hukum juga terjadi ketimpangan. Hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Jika penguasa ataupun orang yang dekat dengan penguasa yang tersandung kasus hukum maka akan dilindungi. Akan tetapi apabila yang tersangkut kasus hukum rakyat biasa maka hukum akan ditegakkan sebagaimana mestinya. Politisasi hukum kerap kali terjadi di negeri ini.
Akar dari semua permasalahan yang terjadi saat ini adalah karena negara menerapkan sistem kapitalisme yang aturannya dibuat oleh manusia. Sementara akal manusia lemah dan terbatas. Sedangkan aturan yang bersumber dari Allah Swt. dipinggirkan.
Allah Swt. telah berfirman di dalam Al-Qur’an yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara kaffah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)
Dengan menerapkan Islam secara kaffah, rakyat akan terbebas dari kezaliman dan kemudharatan. Islam telah mengatur semua aspek kehidupan mulai dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, politik maupun pemerintahan. Di dalam Daulah Islam, rakyat tidak akan dibebankan pajak seperti sekarang ini karena negara memiliki Baitul Mal yang sumbernya berasal dari pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum serta pos zakat. Baitul Mal akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat.
Di dalam Daulah Islam, tidak akan ada lagi yang berani untuk korupsi ataupun mencuri uang rakyat karena hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan. Hal ini dipertegas juga di dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 38, Allah Swt. berfirman, “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Dalam hal kepemilikan umum yaitu air, padang rumput, dan api akan dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Daulah tidak akan memberikan izin kepada asing untuk mengolah apalagi menguasai SDA kita. Dengan begitu Daulah memiliki kedaulatan penuh dalam menjaga kekayaan alamnya.
Daulah berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja melalui pengelolaan sumber daya alam dan sektor industri secara mandiri. Selain itu, daulah akan memberikan bantuan modal usaha, lahan ataupun infrastruktur bagi mereka yang ingin membuka usaha.
Di dalam Daulah Islam, semua rakyat sama kedudukannya di dalam hukum. Penegakan hukum sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Bagi seorang pencuri, maka ia akan dipotong tangannya. Bagi seorang pembunuh, maka ia akan dihukum qisas. Bagi seorang pelaku zina yang sudah menikah, maka ia akan dihukum rajam sampai mati dan pelaku zina yang belum menikah akan dicambuk sebanyak seratus kali kemudian diasingkan. Hukuman di dalam Islam bersifat mencegah (zawajir) dan penebus dosa (jawabir).
Demikianlah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam diturunkan bukan hanya sekadar ajaran spiritual belaka, tetapi juga sebagai sistem hidup yang menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik yang selalu menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk penindasan. Melalui bendera One Piece, semoga kesadaran rakyat mulai muncul untuk berjuang mengubah keadaan ke arah yang lebih baik, tetapi perubahan hanya akan jadi nyata jika kita mengubah sistem dari sistem kapitalisme menjadi sistem Islam (Khilafah). Wallahualam bisawab.