Oleh: Rini Ummu Ryan (Muslimah Brebes)
Linimasanews.id—Kasus keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG) kembali terulang. Ratusan siswa dan santri harus mendapatkan perawatan medis. Dari Bengkulu, sebanyak 456 siswa di Kabupaten Lebong, mengalami keracunan usai menyantap menu dari MBG (kompas.com, 27/8/2025).
Sebanyak 20 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Islah Kabupaten Lampung Timur, Lampung juga dilarikan ke Rumah Sakit akibat diduga keracunan setelah menyantap MBG (kompas.com, 26/8/2025). Di hari yang sama, sebanyak 135 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Berbah, Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG (tirto.id, 26/8/2025).
Sebelumnya juga terjadi di Kecamatan Gemolong, Sragen, Jawa Tengah (Jateng) pada Selasa (12/8/2025). Sebanyak 196 siswa dan guru mengalami keracunan massal usai menyantap MBG (CNNIndonesia, 13/8/2025). Hasil uji laboratorium, keracunan massal tersebut penyebab utamanya karena buruknya sanitasi dan higienitas di lokasi.
Pemerintah kabupaten Sragen menegaskan, Pengelola Satuan Pemerintahan Pelayanan Gizi (SPPG) harus segera melakukan perbaikan dengan meningkatkan standar oprasional prosedur (SOP) terhadap pengiriman MBG ke sekolah guna mengantisipasi kasus keracunan terulang kembali.
Ketidakseriusan Negara
Sejatinya, program MBG dilaksanakan untuk memenuhi janji presiden saat kampanye, yakni mengatasi masalah malnutrisi dan stunting pada anak-anak serta ibu hamil. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, dari serangkaian kejadian keracunan massal dan berulang di berbagai daerah tersebut menunjukan ketidakseriusan negara dalam merencanakan dan menjalankan program ini. Selain itu, menunjukkan kelalaian pemerintah, khususnya SOP yang tidak matang juga lemahnya pengawasan pengelolaan SPPG dan buruknya segienitas dan sanitasi yang seharusnya menjadi prioritas. Hal tersebut terabaikan sehingga dapat mengancam kesehatan, bahkan nyawa siswa.
Pada dasarnya program MBG bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan gizi buruk dan stunting pada anak sekolah dan ibu hamil. Sejatinya, akar permasalahan terletak ada ketidakmampuannya negara menciptakan lapangan kerja yang layak dan memadai bagi para pencarian nafkah. Alih-alih menyejahterakan masyarakat, faktanya negara justru memperparah kesenjangan sosial dan menjauhkan rakyat dari kehidupan yang layak.
Semua itu terjadi tidak lepas dari sistem kapitalisme yang diterapkan oleh negeri ini. Dalam sistem kapitalisme, negara berperan sebagai regulator kepentingan korporasi daripada mengurusi urusan rakyat.
Islam Solusi Sistemis
Islam hadir menawarkan solusi yang sistematis. Islam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk dalam bernegara. Negara Islam (khilafah) memosisikan pemimpin sebagai ra’in (pengurus urusan umat), penjaga, pelindung, dan pengayom rakyatnya. Pemimpin bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat dari pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan.
Keberadaan negara Islam bukan hanya sebatas sistem pemerintahan, tetapi merupakan struktur kepimpinan yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dengan berdasarkan syariat Islam. Kasus keracunan massal dalam program MBG akan dapat teratasi dengan penerapan sistem Islam dengan mekanisme yang telah diatur oleh syarak. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat akan dapat terwujud bila syariat Islam diterapkan oleh negara.
