Oleh: Khusnul Aini
Linimasanews.id—Ironi di tengah lambannya penanganan korban pascabencana banjir bandang dan longsor di sebagian daerah Sumatra dan Aceh, Presiden Prabowo Subianto justru berencana untuk memanfaatkan endapan lumpur akibat banjir. Dilansir dari sindonews.com (01/01/2026), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa endapan lumpur akibat bencana alam banjir bandang dan longsor di Aceh menarik minat sejumlah pihak swasta untuk dimanfaatkan. Dirinya pun mempersilakan swasta yang berminat sehingga hasilnya bisa untuk pemasukan daerah.
“Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana, jadi tidak hanya di sungai tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan ini saya kira bagus sekali ya. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan ya,” kata Prabowo dalam rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh penguasa hari ini tidak memprioritasakan untuk membantu rakyat sebagai korban bencana, tetapi justru mengambil peluang untuk mengambil keuntungan dari bencana tersebut dengan dalih bisa bermanfaat juga untuk daerah. Harusnya pemerintah fokus terlebih dahulu untuk membantu para korban bencana dan menyelesaikan dampak kerusakan akibat bencana tersebut, seperti logistik kebutuhan pokok masyarakat, pembangunan infastruktur dan kejelasan langkah rehabilitasi.
Tak ayal, kebijakan tersebut menimbulkan keprihatinan dari publik. Alih-alih memprioritaskan pemulihan dan pembangunan masyarakat, pernyataan presiden justru memberikan kesan bahwa penguasa lebih mementingkan aspek ekonomi dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat yang masih terus berjuang mengahadapi bencana.
Inilah watak asli dari penguasa yang lahir dalam sistem demokrasi kapitalisme, merek la tampak materialis, nirempati, dan minim perhatian kepada rakyat. Penanggulangan bencana yang harusnya ditangani sebagai panggilan kemanusian dan menjadi tanggung jawab negara malah di jadikan sebagai peluang bisnis. Sungguh miris nasib rakyat yang dipimpin oleh penguasa dalam sistem kapitalisme.
Realitas ini berbanding terbalik dengan pemimpin yang lahir dalam sistem Islam. Pemimpin dalam Islam tidak akan lamban dalam menanggulangi bencana apalagi menjadikannya sebagai ladang bisnis. Karena penguasa dalam Islam berfungsi sebagai junnah dan rain, yaitu pelindung dan pengurus urusan rakyat. Maka, negara akan serius memberikan pelayanan kepada rakyat.
Dengan paradigma ini, seorang pemimpin dalam Islam akan senantiasa sadar bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Maka ia akan bersungguh-sungguh dalam mengurus, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Ia akan menjadikan rakyat sebagai prioritas utama, apalagi di tengah kondisi bencana melanda, ia akan segera sigap hadir untuk membantu rakyat.
Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika mengahadapi musim paceklik yang pernah terjadi di Madinah. Khalifah Umar segera sigap menjadi pihak yang menangani bencana secara langsung. Beliau segera menyiapakan tempat pengungsian hingga meminta para gubernurnya yang ada di Mesir dan Syam untuk mengirim bantuan. Ia pun turut merasakan kelaparan yang dialami oleh rakyat, bahkan mengaramkan dirinya untuk makan daging dan minyak samin.
Inilah gambaran pemimpin dalam Islam, pemimpin yang senantiasa hadir terdepan sebagai junnah atau pelindung dan menjadi rain yang senantiasa hadir melayani rakyat. Dia tidak akan berkhianat dan abai terhadap penderitaan yang dialami rakyat.
Kepemimpinan seperti inilah yang akan mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat. Sayangnya, pemimpin semacam ini tidak akan pernah ditemui dalam sistem kapitalisme hari ini. Sietem kepemimpinan tersebut hanya bisa lahir tatkala sistem islam diterapkan secara sempurna. Tidakkah kita merindukannya? Wallahualam bisawab.
