Suara Pembaca
Kelangkaan pupuk bukan fenomena baru di negeri ini. Setiap musim tanam, nasib petani selalu dirugikan. Seperti petani di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang harus menempuh jarak 80 kilometer (km) untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Satgassus menyarankan pada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengatur petunjuk teknis (juknis) jarak maksimum keberadaan kios dari petani. Satgassus juga menyarankan untuk mempertimbangkan BUMDes dan koperasi unit desa (KUD) menjadi kios sehingga dekat dengan lokasi petani.(23/6)
Miris. Pupuk bagian vital dalam produksi pertanian, tidak bisa lepas dari kebutuhan petani. Nyatanya, petani kesulitan mendapatkannya. Ini menunjukkan kian lepas tangannya penguasa dalam memenuhi kebutuhan asasi petani.
Ini juga bukti keberpihakan penguasa pada pola bisnis kapitalis dalam mengelola urusan rakyatnya. Sebab, perusahaan memegang kendali pengadaan dan distribusi pupuk. Bahkan, negara terjerat utang kepada PT Pupuk Indonesia, negara memiliki utang pada perusahaan yang sejatinya adalah BUMN. Semua itu menjadikan akses pupuk makin jauh. Alhasil, makin jauh dari cita-cita terwujudnya kedaulatan dan ketahanan pangan. Nasib petani pun dipertaruhkan. Mereka makin tercekik dan terpuruk.
Sistem ini telah menyimpang jauh dari aspek kemaslahatan dan fitrah manusia. Kian hari tampak jelas, sistem demokrasi ini kian memberi ruang bagi kapitalisasi aset negeri di berbagai sisi. Padahal, Rasulullah saw. memerintahkan para penguasa untuk mengurusi urusan rakyatnya. Beliau bersabda, “Imam atau Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Dalam sistem Islam (Khilafah) ada tata aturan yang holistik. Mengingat betapa pentingnya sektor pertanian dalam ketahanan pangan, khalifah akan menjamin ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya. Negara tidak hanya menjamin ketersediaannya, tetapi juga menjamin harganya sangat terjangkau, bahkan digratiskan jika diperlukan. Khilafah akan melakukan berbagai mekanisme agar usaha dan kehidupan petani sejahtera.
Rahma Wati (Ibu Peduli Negeri)
