Oleh: Suntusia, S.Pd., M.Pd.
Linimasanews.id—Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memicu krisis kemanusiaan dan lingkungan yang sangat memprihatinkan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa indeks kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan telah menyentuh fase “membahayakan”. Kondisi ini tak sekadar menutupi pandangan mata atau mengganggu ruang gerak, tetapi sudah secara langsung mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat secara serius. Dampak dari tingginya racun dalam udara pekat ini dirasakan paling berat oleh kelompok rentan, terutama mereka yang memiliki riwayat penyakit bawaan seperti asma dan gangguan pernapasan.
Kualitas udara yang buruk mengubah aktivitas sehari-hari menjadi pertaruhan nyawa. Kasus warga yang kehilangan nyawa akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari paparan asap pekat pun mulai bermunculan di berbagai daerah. Rentetan peristiwa tragis ini menimpa masyarakat dari beragam latar belakang profesi.
Di Sumatra Selatan, seorang pengemudi ojek online mendadak mengalami sesak napas saat bekerja hingga akhirnya meninggal dunia. Kejadian serupa menimpa seorang guru di Kalimantan Selatan yang menghembuskan napas terakhir setelah mendadak sesak napas akibat pekatnya polusi udara. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa petaka kabut asap karhutla bukan lagi sekadar isu ekologi tahunan, melainkan ancaman keselamatan jiwa yang membutuhkan penanganan darurat dan ketegasan penegakan hukum.
Bencana kabut asap yang telah mengepung selama empat bulan ini bukan lagi sekadar krisis ekologi biasa, melainkan ancaman nyata yang mempertaruhkan kesehatan hingga merenggut nyawa warga. Berulangnya tragedi ini menunjukkan kegagalan nyata negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas keselamatan dan udara bersih. Akar masalahnya bersumber dari tata kelola hutan yang berorientasi pada sistem sekuler-kapitalistik, di mana keuntungan materi diprioritaskan di atas kelestarian lingkungan dan keselamatan jiwa. Kondisi ini kian diperparah oleh lemahnya sanksi hukum yang longgar, sehingga para pelaku tak pernah jera dan membiarkan petaka karhutla terus berulang saban tahun.
Untuk menghentikan petaka karhutla yang terus berulang, dibutuhkan perubahan mendasar dalam memandang keselamatan warga dan tata kelola lingkungan. Kesehatan dan udara bersih adalah hak dasar masyarakat yang wajib dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa syarat. Dalam situasi darurat bencana seperti saat ini, penanganan kesehatan publik serta penyelamatan jiwa tidak boleh lagi dinomorduakan di bawah kepentingan ekonomi.
Islam menetapkan posisi negara melalui kepemimpinannya sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) rakyat. Sebagai pengurus, negara bertanggung jawab mengelola hutan secara bijaksana tanpa menyerahkannya pada keserakahan pemilik modal, sekaligus menyediakan fasilitas kesehatan darurat secara gratis dan efisien bagi seluruh warga terdampak. Sebagai pelindung, negara berkewajiban membentengi rakyat dari ancaman bahaya yang mengintai keselamatan jiwa mereka.
Selain itu, rekonstruksi hukum menjadi kunci utama. Sistem sanksi (‘uqubat) yang tegas dan tidak pandang bulu harus ditegakkan untuk memberikan efek jera (rajir) sekaligus penutup celah kejahatan (jawabir). Pelaku korporasi maupun individu yang merusak ekosistem dan mengancam nyawa manusia wajib dijatuhi hukuman yang adil dan setimpal sesuai ketentuan syariat, bukan sekadar denda administratif yang mudah dibayar oleh pemilik modal.
Kesimpulan
Bencana kabut asap akibat karhutla yang merenggut nyawa warga bukanlah sekadar musibah alam biasa, melainkan buah manis dari kelalaian tata kelola dan tumpulnya penegakan hukum dalam sistem saat ini. Negara tidak boleh terus berlepas tangan dan membiarkan rakyat bertaruh nyawa di bawah kepungan asap. Hanya dengan mengembalikan fungsi negara sebagai pengurus dan pelindung sejati—yang mengutamakan keselamatan jiwa di atas keuntungan material serta menerapkan sanksi hukum yang tegas—petaka tahunan karhutla ini dapat dihentikan sampai ke akar-akarnya.
About the Author
