Oleh: Anita Pricillia, SM. (Penulis Opini dan Pemerhati Keluarga Muslim)
Linimasanews.id—Gonjang-ganjing harga BBM kembali terasa di tengah masyarakat. Situasi ini bukan sekadar isu energi. Ini menyentuh stabilitas ekonomi rumah tangga.
Fakta di lapangan menunjukkan BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Sementara itu, BBM bersubsidi tidak naik, tetapi distribusinya menimbulkan antrean panjang di berbagai daerah. Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Bahkan, ada yang terpaksa membeli secara eceran dengan harga lebih tinggi.
Pemerintah mencoba meredam dampak dengan menambah subsidi melalui APBN. Namun, langkah ini bersifat sementara. Kenaikan harga minyak global terus menekan anggaran negara. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah berada dalam posisi sulit. Jika harga dinaikkan, inflasi berpotensi melonjak dan memicu gejolak sosial. Jika ditahan, beban fiskal makin berat. Kondisi ini menunjukkan rapuhnya ketahanan energi nasional.
Langkah penghematan mulai diterapkan. Pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan tertentu diberlakukan. Kebijakan kerja dari rumah kembali diangkat sebagai opsi. Namun, kebijakan ini hanya meredam dampak jangka pendek. Akar masalah belum tersentuh. Indonesia masih bergantung pada impor minyak. Ketergantungan ini membuat harga dalam negeri sangat sensitif terhadap dinamika global.
Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat. Biaya transportasi naik. Harga kebutuhan pokok ikut terdorong. Daya beli melemah. Pelaku usaha kecil ikut tertekan karena biaya operasional meningkat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan beban. Ketidakpastian harga juga menimbulkan keresahan. Stabilitas sosial menjadi taruhan.
Ketergantungan pada impor energi menunjukkan lemahnya kemandirian. Negara belum mampu mengelola sumber daya secara optimal. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi yang besar. Ketika pasokan global terganggu, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini persoalan arah kebijakan dan tata kelola.
Diperlukan pendekatan yang lebih mendasar. Kemandirian energi harus menjadi prioritas. Negara perlu memastikan distribusi yang adil dan efisien. Pengelolaan sumber daya harus berorientasi pada kepentingan publik. Diversifikasi energi juga menjadi kebutuhan. Pengembangan energi alternatif seperti tenaga surya, angin, dan nuklir perlu dipercepat. Langkah ini dapat mengurangi ketergantungan pada minyak.
Selain itu, transparansi kebijakan harus diperkuat. Masyarakat berhak mengetahui arah dan dasar keputusan pemerintah. Kepercayaan publik akan meningkat jika kebijakan disampaikan secara terbuka. Edukasi juga penting agar masyarakat memahami situasi yang terjadi. Dengan pemahaman yang baik, potensi konflik sosial dapat ditekan.
Krisis BBM saat ini memberi pelajaran penting. Ketahanan energi bukan pilihan. Ini kebutuhan mendesak. Negara harus mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri. Tanpa langkah strategis, situasi serupa akan terus berulang. Dampaknya akan semakin luas. Bukan hanya ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial dan politik.
Kemandirian BBM hanya akan terwujud ketika Indonesia tergabung dalam Khilafah dengan negeri-negeri muslim yang lain. Minyak yang melimpah di wilayah Arab, termasuk Iran, akan disistribusikan untuk seluruh negeri di wilayah Khilafah. Khilafah akan menjadi negara yang independen, bahkan adidaya seperti masa kejayaannya dahulu, sehingga politik dan ekonominya tidak mudah terguncang oleh gejolak global.
Meskipun memiliki kemandirian BBM, Khilafah tetap menggunakan BBM dengan bertanggung jawab sesuai kebutuhan berdasarkan syariat. Penghematan dilakukan pada hal-hal yang perlu dihemat, bukan pada pelayanan publik atau kewajiban seperti jihad. Khilafah juga tetap mengembangkan sumber energi selain minyak, seperti nuklir dan lain sebagainya, sehingga menjamin pemenuhan kebutuhan energi sebagai negara adidaya.
