Oleh: Nur Farihatul L (Komunitas Setajam Pena)
Linimasanews.id—Kondisi negeri ini makin menyayat hati. Berbagai wilayah sedang dilanda bencana. Karhutla yang belum kunjung usai di Kalimantan, Palembang, kepulauan Riau, Jambi, dan Papua. Banjir yang melanda Sumatra, hingga gempa yang masih menyisakan luka di Nusa Tenggara.
Namun, di saat rakyat yang kondisinya masih diliputi bencana dan kondisi rusaknya alam, kembali disakiti dengan berita korupsi. Ditambah lagi dana yang dikorupsi adalah dana untuk penanggulangan bencana. Seolah hati para koruptor itu sudah mati. Dana yang seharusnya ditujukan untuk membantu rakyat yang sedang berjuang untuk meneruskan hidup dalam kondisi yang sulit, justru dijarah hanya demi kepentingan segelintir elit.
Sungguh ironi yang menyayat hati. Akan tetapi, kondisi ini realita sistem kapitalisme demokrasi. Korupsi seakan menjadi aktivitas alami, tidak hanya dilakukan penguasa di lingkup ibu kota, bahkan hingga di lingkup desa. Tidak hanya dilakukan para pejabat di lingkup kekuasaan, tetapi juga pejabat jajaran administrasi. Maka lembaga Badan Penanggulangan Bencana Pusat juga tidak lepas dari jeratan godaan korupsi.
Persoalan korupsi bukan hanya sekadar ranah individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem yang melingkupi para penguasa dan pejabat tersebut. Maka ketika kita berbicara maraknya kasus korupsi di negeri ini, tidak lepas dari sistem pemerintah yang diterapkan saat ini yakni sistem kapitalisme sekuler demokrasi. Sistem sekuler yang memisahkan agama dari ranah pengaturan kehidupan publik.
Sekularisme menjadikan individu muslim memiliki keimanan yang rapuh. Mereka menjalankan salat, tetapi tak takut bermaksiat. Bahkan menjadikan individu muslim tega menzalimi banyak orang hanya demi keuntungan dunia sesaat.
Sistem kapitalisme yang mengedepankan kebebasan, menjadikan manusia bebas berperilaku tanpa melihat halal dan haram. Segala hal yang bisa mendatangkan keuntungan materi dijalankan termasuk dalam ranah politik. Maka wajar ketika digabungkan dengan sistem demokrasi, cenderung memunculkan aktifitas jual beli jabatan dan politik balas budi pada para pemodal yang telah memudahkan para pejabat itu mendapatkan kekuasaan. Alhasil, ketika sudah menjabat, penyalahgunaan kekuasaan dilakukan demi kepentingan pribadi maupun partai.
Korupsi pun merajalela, dikarenakan hukum sanksi yang diterapkan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukuman bagi para koruptor tak sebanding dengan hukuman para pencuri kelas teri. Bahkan penjara untuk koruptor pun berkelas layaknya hotel berbintang. Label koruptor pun seolah tidak dianggap sebagai penjahat karena setelah bebas pun mereka masih boleh menjabat.
Maka wajar ketika korupsi menjadi hal yang alami dan senantiasa subur dalam sistem kapitalisme sekuler demokrasi. Jika kita berharap korupsi dapat dibasmi maka sistemnya harus diganti.
Sistem Islam, Solusi Tuntas Memberantas Tindak Korupsi
Sistem Islam satu-satunya sistem yang shahih, di mana akidah dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan seluruh aktivitas. Maka mulai dari individu, masyarakat, hingga negara menjadikan akidah Islam sebagai tolak ukur dalam menjalankan aktifitasnya.
Dalam ranah individu, Islam membangun keimanan yang kuat sehingga mampu menjauhkan individu dari maksiat. Rasa takut kepada Allah akan mampu mencegah seseorang, termasuk pejabat untuk melanggar aturan Allah sekalipun tidak ada yang mengawasi.
Islam juga memosisikan penguasa dan pejabat sebagai raa’in (pelayan rakyat) yang mengurusi urusan rakyat dan Junnah (perisai) yang melindungi rakyat. Maka akan muncul penguasa yang peduli dan senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.
Penerapan sistem Islam akan melahirkan masyarakat Islami yang senantiasa melakukan amar makruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa. Negara Islam juga akan menerapkan mekanisme perhitungan terbalik terhadap harta pejabat untuk mencegah adanya harta rakyat yang diambil untuk kepentingan pribadi.
Sistem sanksi yang diterapkan juga tegas untuk para pelaku korupsi. Koruptor yang terbukti mengambil harta yang bukan haknya dikenai sanksi ta’zir (sesuai ketentuan khalifah). Hal ini disesuaikan dengan mudharat yang ditimbulkan dari aktifitas korupsi yang dilakukan. Dapat berupa kurungan, denda, bahkan sampai hukuman mati.
Penerapan aturan Islam yang komprehensif dan menyeluruh akan memunculkan suasana keimanan yang tinggi, bahkan juga bagi para nonmuslim. Hal ini yang menjadikan sistem Islam mampu mencegah seseorang melakukan korupsi, kalaupun terjadi pelakunya dihukum dengan sanksi yang tegas.
About the Author
