Oleh: Ria Nurvika Ginting, S.H.,M.H.
Linimasanews.id—Dampak karhutla di Kalimantan menjadi sorotan internasional dikarenakan dampaknya telah sampai ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Hal ini tidak menjadikan pemerintah serius untuk menjadikan kebakaran ini sebagai prioritas utama untuk diselesaikan. Sebaliknya, Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan akan menggunakan 12.7 hektare “hutan yang rusak” karena kebakaran tersebut untuk lahan sawit demi mengejar proyek biodiesel. Wacana ini disampaikan oleh adik Presiden Subianto tersebut dalam acara Investor Daily Summit 2026, di depan kalangan pengusaha dan pejabat di Jakarta pada awal bulan Oktober lalu (Wartakotalive.com, 14/10/26).
Di saat masyarakat bertarung dengan kondisi yang tidak nyaman dalam melaksanakan aktivitas, ada yang kehilangan tempat tinggal, harta bahkan keluarga dikarenaka kebakaran tersebut, pemerintah sibuk dengan bisnisnya. Hasil riset Pantau Gambut pada karhutla periode 2015-2025 menunjukkan sekitar 54% dari lahan dan hutan yang terbakar menjelma jadi perkebunan sawit. Kelapa sawit memang merupakan komoditas penting bagi perekonomian nasional. Produknya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, biodiesel sampai ekspor. Saat ini Indonesia menjadi penghasil terbesar minyak mentah sawit (CPO) dan menguasai 50% pasar dunia dan menjadi primadona ekspor melampaui komoditas lain seperti kayu dan minyak bumi (BBCNewsIndonesia.com, 16/10/26).
Namun, kekayaan alam yang dimiliki negeri ini tidak dirasakan oleh rakyatnya. Ambisi mengusai lahan yang rusak akibat kebakaran dengan menanami sawit seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan melihat sisi kepentingan bagi masyarakat luas. Ketika rakyat merasakan dampak kebakaran lahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak ingin merugi karena dengan membakar lahan untuk membuka lahan baru tidak membutuhkan biaya yang besar. Menanam sawit di bekas lahan yang rusak akibat kebakaran dengan alasan ketahanan energi sama dengan menginginkan kemajuan tetapi dengan membunuh rumahnya sendiri dengan cara membakarnya.
Sistem kapitalisme sekuler memiliki slogan “dengan modal sekecil-kecilnya untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya”. Inilah yang dijadikan dasar oleh pihak-pihak tertentu yang tidak mau rugi. Dampak dari apa yang dilakukan pun tidak menjadi pertimbangan, selama keuntungan besar didapatkan dengan modal kecil.
Proses membakar lahan hingga menjadi persoalan kebakaran lahan dan hutan salah satu contoh yang hari ini bisa dilihat dengan jelas. Tanpa mempedulikan apakah mengakibatkan kesulitan dan kerugian bagi masyarakat luas yang akan merasakan dampaknya. Para pengusaha yang terlibat hanya memikirkan keuntungan dengan melakukan pembakaran dengan modal kecil. Setelahnya, lahan bekas karhutla ditanami sawit yang dipandang akan menghasilkan keuntungan yang besar.
Bagaimana peran negara dalam persoalan karhutla ini? Negara hanya meosisikan diri sebagai regulator yang akan memuluskan apa yang dilakukan oleh para pengusaha yang berambisi mendapatkan keuntungan. Kondisi rakyat yang terkena dampak juga tidak menjadi prioritas negara. Bahkan dana yang harusnya diperuntukkan bagi korban bencana karhutla pun dirampas oleh para koruptor.
Apakah salah menjadi negara yang memiliki ketahanan energi melalui sawit? Apakah tidak diperbolehkan untuk menanam sawit? Tentu saja bukan sawit atau ketahanan energinya yang salah tetapi sistem yang diterapkan dalam mengelolanya dan dengan apa dikelolanya yang menjadi permasalahan dasar yang harus diselesaikan.
Dalam sistem Islam dijelaskan mengenai sistem kepemilikan. Ada tiga kepemilikan dalam Islam yakni kepemilikan individu, umum dan negara. Hutan termasuk kepemilikan umum dan negara wajib untuk menjaga kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini berdasarkan pada Hadist Nabi saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: dalam air, padang rumput (gembalaan), dan api.” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah)
Islam juga telah mengatur bagaimana cara pemanfaatan kepemilikan umum tersebut. Pertama, benda-benda milik umum yang mudah dimanfaatkan secara langsung, seperti jalan umum, rakyat berhak memanfaatkannya secara langsung. Namun, disyaratkan tidak boleh menimbulkan bahaya kepada orang lain dan tidak mengghalangi hak orang lain untuk ikut memanfaatkannya. Kedua, benda-benda umum yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung, serta membutuhkan keahlian, sarana dan dana besar untuk memanfaatkannya seperti tambang gas, emas, minyak, hanya negaralah sebagai wakil kaum muslim yang berhak untuk mengelolanya.
Atas dasar itu, maka pengelolaan hutan menurut syariat hanya dilakukan oleh negara (Khilafah) sebab pemanfaatan atau pengolahan hutan tidak mudah dilakukan secara langsung oleh individu per individu, serta membutuhkan keahlian, sarana dan dana yang besar. Dikecualikan dalam hal pemanfaatan dengan skala terbatas yang dilakukan oleh orang yang tinggal sekitar hutan seperti mengambil ranting, rotan, buah-buah, berburu hewan, mengambil madu dari hutan tersebut. Hal ini diperbolehkan selama tidak menyebabkan bahaya kepada orang lain.
Oleh karena itu, pemberian hak penguasaan hutan (HPH) kepada perusahaan-perusahaan swasta merupakan tindakan haram dan zalim yang hanya memberikan keuntungan hanya kepada segelintir orang. Apalagi, jika memberikan hak untuk menanam sawit hanya demi keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi.
Sembarangan membakar lahan hanya untuk membuka lahan baru agar dapat ditanami sawit dikarenakan metode membakar lebih murah dibandingkan dengan cara lainnya. Hal ini tidak dibolehkan dalam Islam. Dengan alasan ketahanan energi sehingga tidak melihat bagaimana dampaknya kepada masyarakat tentu tidak sesuai dengan syariat.
Negara dalam Islam harus mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya dibandingkan keuntungan-keuntungan material yang akan diperolehnya. Sungguh, hanya dengan sistem Islam, hutan dan sumber daya alam yang berlimpah di negeri khatulistiwa yang subur ini akan menjadi berkah bagi seluruh alam semesta terutama manusia. Wallahualam bisawab.
About the Author
