Oleh: Rosna Fiqliah
(Pemerhati Sosial Politik, Deli Serdang)
Linimasanews.id—Saat ini, banyak warganet di media sosial membagikan pengalaman tentang gaya hidup yang terpaksa diturunkan atau downgrade. Ada yang beralih menggunakan sepeda motor setelah menjual mobilnya, ada pula yang mengurangi bujet makan dan nongkrong. Intinya, mereka mulai beralih ke barang dan layanan yang lebih murah demi menekan pengeluaran (Republika, 08/10/2026).
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: apakah downgrade gaya hidup sekadar perubahan kebiasaan konsumsi atau justru menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah?
Perubahan gaya hidup tidak selalu berarti penurunan daya beli. Namun, ketika keputusan berhemat dilakukan karena pendapatan yang tidak pasti, biaya hidup yang terus membebani, atau kekhawatiran terhadap kondisi keuangan pada masa mendatang, fenomena ini patut dicermati. Kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penggerak konsumsi domestik pun berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.
Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari cara sistem ekonomi kapitalisme membentuk pola produksi dan konsumsi masyarakat. Di satu sisi, masyarakat dituntut bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, mereka terus dihadapkan pada berbagai tawaran gaya hidup yang menjadikan konsumsi sebagai simbol keberhasilan dan kebahagiaan.
Budaya hedonisme dan fear of missing out (FOMO), yakni rasa takut tertinggal dari tren atau pengalaman yang dinikmati orang lain, turut mendorong seseorang mengikuti standar kehidupan yang berkembang di lingkungan sosial maupun media digital. Akibatnya, sebagian orang terdorong mengeluarkan uang bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga demi menjaga citra dan pengakuan sosial.
Dalam situasi pendapatan yang tidak menentu, pola konsumsi semacam ini dapat menjadi beban tambahan. Ketika kemampuan ekonomi tidak lagi mampu menopang gaya hidup yang sebelumnya dijalani, masyarakat terpaksa melakukan penyesuaian. Mereka mengurangi pengeluaran, mencari alternatif yang lebih murah, bahkan melepaskan sejumlah fasilitas yang sebelumnya dianggap biasa.
Persoalannya bukan sekadar kemampuan seseorang mengatur keuangan, melainkan juga kondisi ekonomi yang memengaruhi kestabilan pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, menyalahkan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi tanpa melihat persoalan struktural tentu tidak menyelesaikan akar masalah.
Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat merupakan persoalan penting yang harus diperhatikan. Negara tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dan kesempatan memperoleh penghidupan yang layak.
Dalam pandangan Islam, harta bukanlah ukuran utama kemuliaan manusia. Islam juga melarang perilaku berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah.m Al-Isra’ ayat 26–27 tentang larangan menghambur-hamburkan harta. Prinsip ini mengajarkan bahwa konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan dan tanggung jawab, bukan sekadar dorongan mengikuti tren atau mengejar pengakuan sosial.
Namun, membangun pola hidup sederhana saja tidak cukup apabila masyarakat tetap menghadapi persoalan pendapatan yang tidak pasti dan kebutuhan pokok yang sulit dijangkau. Diperlukan sistem ekonomi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab negara, bukan semata-mata menyerahkannya pada kemampuan masing-masing individu.
Dalam sistem Islam, negara berkewajiban mengurus urusan rakyat, termasuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, membuka kesempatan kerja, serta mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan masyarakat. Kekayaan tidak semestinya hanya berputar pada kelompok tertentu, sementara masyarakat luas harus berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi.
Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, orientasi pembangunan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan terwujudnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Ukuran keberhasilan bukan sekadar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya konsumsi, melainkan juga kemampuan setiap keluarga menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
Pada akhirnya, fenomena downgrade gaya hidup seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Berhemat memang dapat menjadi langkah bijak dalam mengelola keuangan, tetapi jangan sampai masyarakat terus dipaksa menurunkan kualitas hidupnya karena tidak memiliki kepastian penghidupan. Kesejahteraan sejati bukanlah kemampuan mengikuti gaya hidup mewah, melainkan terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak tanpa dihantui kecemasan ekonomi yang berkepanjangan. Wallahualam bisawab.
About the Author
