
Oleh: Aisyah Ummu Shaqueena
Linimasanews.id—Di tengah bencana yang menimpa negeri ini, KPK telah melakukan OTT pada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) pada 13 Oktober 2026, dan telah menetapkan 5 tersangka, salah satunya adik dan tenaga ahli Kepala BNPB. Praktik korupsi ini diduga berlangsung sejak 2022, yang artinya sudah di lakukan selama 4 tahun. Mereka melakukan tindak korupsi tersebut di tengah banjir, longsor, dan karhutla yang terus menghantam rakyat.
Korupsi ini bukan sekadar kejahatan biasa. Kasus ini adalah kejahatan di luar nalar karena dilakukan dengan dana yang sepatutnya untuk korban yang tengah mengalami kesusahan dan kekurangan, dan pastinya eangan membutuhkan dana bantuan dari negara tersebut. Korupsi dilakukan saat rakyat dalam kondisi darurat dan dana tersebut dijarah oleh orang orang yang seharusnya melindungi mereka, dan menjadi lembaga yang seharusnya paling diandalkan masyarakat.
Tidak adanya benteng keimanan pada diri pejabat membuat mereka tidak merasa takut untuk melakukan maksiat seperti korupsi. Sekularisme membuat orang tidak punya hati dan tega melakukan apapun demi keuntungan pribadi. Sistem ini menjadikan banyak sekali bermunculan pajabat yang nirempati dan krisis integritas.
Kapitalisme adalah akar dari segala kejahatan tersebut, sistem kapitalisme membuka celah korupsi makin merajalela, mulai dari jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Lemahnya pengawasan dan kontrol dari pemimpin negara menjadikan korupsi makin marak di kalangan pejabat. Korupsi bukan anomali dalam sistem kapitalisme, melainkan penyakit bawaan yang sudah menyerang di berbagai lapisan pegawai pemerintah.
Ditambah lagi sanksi bagi para pelaku kriminal tidak tegas dan tidak menjerakan.
Dalam Islam, negara wajib hadir paling depan bagi rakyat, apalagi dalam kondisi darurat. Pemimpin dalam Islam menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan bancakan. Dalam Islam, setiap pejabat negara menjalankan perannya dengan baik, yaitu sebagai raa’in dan junnah.
Islam membangun keimanan pada diri setiap orang sebagai benteng yang paling utama. Ketakwaan kepada Allah akan mencegah seseorang, termasuk pejabat yang akan melakukan maksiat meski tidak ada yang mengawasi. Penerapan sistem Islam menutup celah korupsi dari hulu melalui sistem pendidikan berbasis akidah, hal ini akan yang melahirkan orang orang berkepribadian Islam (syakhsiyah Islam ).
Selain itu, ada mekanisme perhitungan terbalik yang dilakukan oleh daulah terhadap harta pejabat. Negara Khilafah juga menerapkan sanksi tegas (uqubat) zawajir dan jawabir. Pelaku korupsi dikenai sanksi takzir. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam memberantas pelaku korupsi, yaitu dengan sanksi yang menjerakan, bukan melenakan. Wallahualam.


