
Oleh: Iffah Komalasari (Pendidik Generasi)
Linimasanews.id—Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk menuntut ilmu, membentuk kepribadian Islam, dan belajar menjaga kehormatan diri. Namun, peristiwa penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, pada 27 Oktober 2026, justru menyisakan keprihatinan mendalam.
Menurut keterangan pengurus pesantren, puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap mendatangi asrama putri sekitar pukul 03.20 WIB ketika para santriwati masih tertidur. Pintu asrama disebut didobrak. Sejumlah santriwati berusia 10–16 tahun mengaku dibentak dan ditodong senjata laras panjang dalam keadaan belum mengenakan jilbab. Mereka bersama beberapa ustazah kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Pengurus juga mempersoalkan pemeriksaan yang dilakukan tanpa pendampingan orang tua atau wali sejak awal serta penyitaan sejumlah barang yang dinilai tidak disertai dokumen sebagaimana mestinya. Setelah diperiksa, para santriwati dan ustazah tersebut dipulangkan (detik.com, 30/10/2026).
Di sisi lain, kepolisian menyatakan penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Sukoharjo pada September 2026. Polisi menyebut sekitar 19 orang dari pesantren dimintai keterangan sebagai saksi dan petugas menemukan sejumlah barang yang akan didalami sebagai barang bukti (rri.co.id, 30/10/2026).
Peristiwa ini kemudian mendapat perhatian publik. Komnas HAM menyesalkan dugaan pelanggaran prosedur dan penggunaan kekuatan berlebihan. Komisi III DPR juga meminta agar tindakan aparat ditelusuri. Bahkan, pada 31 Oktober, jajaran Propam Mabes Polri mendatangi pesantren untuk menindaklanjuti aduan pengurus (tirto.id, 1/11/2026).
Persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya polisi menjalankan penyidikan. Penegakan hukum memang diperlukan. Namun, apakah proses penegakan hukum boleh mengabaikan rasa aman, kehormatan, dan hak anak-anak yang berada di lingkungan pendidikan?
Ketika Kewenangan Tidak Diiringi Perlindungan
Dalam negara hukum, aparat memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengungkap tindak pidana. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan kekuasaan tanpa batas. Setiap tindakan harus mengikuti prosedur, menghormati hak warga, dan mempertimbangkan kondisi orang-orang yang menjadi sasaran pemeriksaan. Terlebih mereka yang berada di asrama pesantren tersebut sebagian besar masih berusia anak-anak. Status sebagai saksi tidak menghilangkan hak mereka untuk diperlakukan secara manusiawi. Anak-anak membutuhkan perlindungan khusus agar tidak mengalami ketakutan dan tekanan psikologis yang dapat membekas dalam waktu lama.
Jika dugaan perlakuan intimidatif itu terbukti, tentu hal tersebut patut dikritisi dan harus dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan terhadap anak semestinya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pendampingan, perlindungan privasi, serta pendekatan yang ramah anak. Begitu pula penggeledahan di asrama putri seharusnya memperhatikan kehormatan dan privasi para santriwati.
Peristiwa ini juga mengingatkan kita pada sejarah kolonial. Pada masa Hindia Belanda, pemerintah pernah memberlakukan Ordonansi Guru 1905 yang mewajibkan guru agama Islam memperoleh izin sebelum mengajar. Kebijakan tersebut lahir dalam suasana kecurigaan pemerintah kolonial terhadap aktivitas pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren dan ulama saat itu kerap dipandang sebagai kekuatan yang perlu diawasi (id.wikipedia.org).
Penggeledahan di Sukoharjo tidak serta-merta dapat disamakan dengan kebijakan kolonial tersebut. Namun, kemiripan yang patut menjadi perhatian adalah munculnya pertanyaan tentang bagaimana negara memandang lembaga pendidikan Islam dan bagaimana kewenangan penguasa dijalankan terhadapnya. Jangan sampai penegakan hukum justru menumbuhkan ketakutan di tengah lembaga pendidikan yang seharusnya dilindungi. Pesantren bukan tempat yang kebal hukum, tetapi juga bukan ruang yang boleh diperlakukan sewenang-wenang.
Lebih jauh, peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan generasi tidak cukup diserahkan kepada aturan tertulis. Dibutuhkan sistem yang memastikan setiap pemegang kekuasaan memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan sarana untuk bertindak sesuka hati.
Mengembalikan Fungsi Negara sebagai Pelindung Rakyat
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin dan setiap orang yang diberi kewenangan tidak boleh menggunakan jabatannya untuk menzalimi rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya hadir untuk mengurus dan melindungi masyarakat, bukan menjadi sumber ketakutan. Dalam perspektif Islam ideologis, ada beberapa hal yang perlu dibangun, antara lain:
Pertama, penegakan hukum harus adil dan tidak boleh melampaui batas. Siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan bukti dan prosedur yang benar. Namun, aparat juga harus tunduk pada hukum. Dugaan intimidasi, pelanggaran privasi, maupun penyitaan yang dipersoalkan harus diperiksa secara transparan dan objektif. Jika terbukti terjadi pelanggaran, pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban.
Kedua, negara wajib melindungi anak dan lembaga pendidikan. Pesantren memiliki peran penting dalam membentuk generasi berilmu dan berkepribadian Islam. Karena itu, negara semestinya memberikan perlindungan terhadap kegiatan pendidikan, guru, pengasuh, dan santri. Penanganan persoalan hukum di lingkungan pesantren harus dilakukan dengan cara yang proporsional, tanpa mengabaikan kehormatan perempuan dan hak anak.
Ketiga, membangun kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah. Perbaikan tidak cukup dengan mengganti petugas atau memperbarui prosedur. Harus ada pembinaan kepribadian dan ketakwaan agar aparat memahami batas halal dan haram, serta menyadari bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Keempat, menerapkan Islam secara kaffah melalui sistem yang menjadikan syariat sebagai pedoman kehidupan. Dalam pandangan Islam ideologis, negara tidak cukup hanya mengatur administrasi dan keamanan. Negara harus menjalankan fungsi ri’ayah, yaitu mengurus dan melindungi seluruh rakyat. Sistem Islam kaffah menempatkan keadilan, penjagaan jiwa, kehormatan, akal, agama, dan harta sebagai bagian dari tanggung jawab penguasa.
Dengan demikian, perlindungan terhadap pesantren bukan sekadar kebijakan sesaat atau respons setelah muncul kegaduhan. Ia harus menjadi bagian dari sistem yang memastikan kekuasaan berjalan sesuai tuntunan Allah Swt.
Jangan Biarkan Santri Kehilangan Rasa Aman
Sebagai pendidik generasi, peristiwa ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut dampak psikologis dan pendidikan. Anak-anak yang datang ke pesantren untuk belajar Al-Qur’an dan membangun masa depan seharusnya merasa aman, bukan justru mengalami ketakutan di tempat mereka menuntut ilmu.
Jika rasa aman terganggu, kepercayaan santri terhadap pihak yang seharusnya melindungi mereka bisa terkikis. Kita tentu tidak ingin generasi Muslim tumbuh dalam ketakutan dan menganggap kekuasaan selalu lebih tinggi daripada keadilan.
Pesantren harus tetap menjadi tempat lahirnya generasi berilmu, berakhlak mulia, dan berani menyuarakan kebenaran. Karena itu, dugaan pelanggaran dalam peristiwa Sukoharjo harus diusut secara terbuka dan adil.
Lebih dari itu, dibutuhkan sistem yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah untuk melindungi rakyat. Sebab, generasi yang kuat hanya dapat tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung keadilan dan menjaga kehormatan manusia. Wallahualam bisawab.


