
Suara Pembaca
Ketika hutan terbakar, tidak hanya pohon yang rusak, udara pun ikut tercemar, kesehatan rakyat terancam, bahkan menimbulkan korban jiwa. Namun, pemerintah seperti tetap tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Setiap tahun, pemerintah hanya mengerahkan bantuan secara parsial saja. Seperti mengirimkan tim dari BNPB, mendukung peralatan, dan meminta masyarakat untuk tetap sabar dan beradaptasi terhadap bencana asap yang berulang.
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melaporkan, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 639,23 hektare yang tersebar pada enam provinsi di wilayah Indonesia. Bencana ini menyebabkan lonjakan kasus ISPA yang sangat signifikan, termasuk sekitar 65 ribu di antaranya adalah balita, dan sudah menelan beberapa korban jiwa (13/10/2026).
Mirisnya, bencana yang sudah menelan korban jiwa ini masih juga tidak ditetapkan sebagai Bencana Nasional dikarenakan keegoisan hawa nafsu penguasa. Apabila bisa diatasi sendiri, kenapa harus meminta bantuan negara lain. Mungkin itulah statment yang diemban oleh pemerintah dalam menghadapi berbagai bencana yang menimpa negeri ini.
Dari bencana yang terjadi belakangan, menunjukkan betapa abainya pemimpin negeri ini, pemerintah merasa bisa mengatasi masalah yang terjadi. Tanah longsor dan banjir yang begitu dasyatnya hingga kebakaran yang tak kunjung usai, seharusnya menjadi jembatan bagi rakyat dalam menilai pemimpin dan sistem yang selama ini diagungkan oleh negara ini.
Sekularisme menghilangkan syariat Islam dalam institusi negara, kebebasan individu dalam membuat hukum menjadikan pemimpin tidak memahami hakikat dari kepemimpinannya. Di sisi lain, kapitalisme menyerahkan kekuasaan di tangan pemodal atau pengusaha, sehingga hutan pun dijadikan lahan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang berlimpah.
Islam menjadikan pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala kondisi negerinya karena ia adalah raa’in dan junnah bagi rakyatnya. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat bergantung kepada segala kebijakan yang dikeluarkannya. Maka, sebagai seorang pemimpin ia wajib memenuhi dua pilar utama, yaitu ia yang memiliki Al-Quwwah (kekuatan) dan Al-Amanah (integritas/kejujuran) dan juga ia yang mengurus rakyat dengan lemah lembut at-taqwa ar-rifq bi ar-ra’iyyaj.
Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an, “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (Al-Qawiyul Amin).” (QS Al-Qashash: 26)
Pendidikan dalam Islam berbasis akidah Islam sehingga membentuk pemimpin yang bertakwa dan penerusnya juga bertakwa kepada Allah Swt. Pemimpin paham bahwa kepemimpinannya adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah Swt. Sehingga ia memiliki rasa tanggung jawab yang benar dan tulus dalam mengurus rakyatnya.
Begitu pula dengan sistem ekonomi dalam Islam, tidak akan membuat regulasi yang memuluskan jalan bagi pengusaha yang melanggar aturan dalam Islam karena segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan dikelola oleh negara, bukan individu. Konsep kepemilikan dalam Islam hanya terbagi menjadi tiga, yakni milik negara, milik umum, dan milik individu. Dalam hal ini, hutan menjadi hak bagi seluruh rakyat, maka tidak boleh dikuasi oleh individu atau perusahaan. Sehingga, pintu-pintu untuk eksploitasi terhadap hutan-hutan di Indonesia akan tertutup. Kekuasaan hanya ada di tangan negara yang berhukum dan menetapkan hukum dengan syariat, sehingga bencana kebakaran hutan akan terselesaikan dan tidak akan terulang lagi.
Anita Ummu Razan
Aktivis Muslimah


