
Oleh: Rahma
Linimasanews.id—Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah terjadi beberapa bulan dan semakin meluas di beberapa wilayah di Indonesia telah menimbulkan banyak korban dan kerugian, baik di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dll. Sejak Januari sampai Agustus 2026 menurut Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) kerugian ekonomi sudah mencapai Rp39,29 triliun sampai Rp123,1 triliun. Dari segi kesehatan, sampai bulan Oktober Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencacat ada 306.309 kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Dampak kerugian lain adalah rusaknya ekosistem manusia dan satwa yang mana jika musim hujan datang akan menimbulkan bencana lain yakni banjir.
Mirisnya semua dampak kerusakan dan kerugian besar tersebut tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Hal ini memicu banyak reaksi dari rakyat untuk menyuarakan dan mengkritisi tentang Karhutla. Bukannya mendapatkan tanggapan positif dari pihak Pemerintah malah suara rakyat seperti diabaikan bahkan dibungkam.
Seperti yang baru saja terjadi, hanya 16 jam setelah dipublikasikan video investigasi ilmiah Nalar Rawat tentang kubah karbon monoksida (CO) dan angka ISPA 1.200 di Kalimantan Tengah sudah dihapus sepihak dari TikTok tanpa penjelasan spesifik. Padahal, konten tersebut merujuk pada data NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional.
Penghapusan ini dinilai sebagai pembungkaman suara kritis berbasis sains di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang disebut telah menyebabkan 283.270 warga di tujuh provinsi mengalami gangguan pernapasan. Asap gambut yang mengandung karbon monoksida dan PM 2.5 berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk ibu hamil dan penderita penyakit jantung.
Dalam suatu kesempatan pengamat ekonomi digital (Nairul Huda) menyampaikan bahwa “kepentingan publik harus di atas kepentingan perusahaan ataupun pemerintah. Masyarakat perlu mendapat kesempatan menyampaikan dan mengakses informasi yang dibutuhkan.” (Warta Ekonomi, 25/10/2026).
Fenomena penghapusan konten investigasi ilmiah terkait karhutla menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital dapat terancam ketika suara kritis mengangkat persoalan yang menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan rakyat. Sistem demokrasi yang selalu menggaungkan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi nyatanya belum menjamin masyarakat dapat menyuarakan fakta dan kritik secara bebas, terutama ketika membahas persoalan kebijakan dan penanganan karhutla.
Hak rakyat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat nyatanya berhadapan dengan persoalan struktural ketika penanganan karhutla belum mampu mencegah dampak asap terhadap masyarakat, sementara konten yang menyuarakan bahaya tersebut justru dihapus tanpa penjelasan spesifik dari pihak terkait. Saat ini, telah terbukti bahwa kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi hanya teori, nyatanya kebebasan tersebut belum tentu menjamin suara kritis yang membela kepentingan rakyat dapat tersampaikan.
Dalam Islam, menjaga lingkungan hidup dan melindungi keselamatan rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa/pemimpin negara. Kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan sekadar mempertahankan citra keberhasilan penanganan suatu bencana.
Hak Berpendapat Dalam Sistem Islam
Sistem Islam memberikan hak kepada semua umat untuk menyampaikan pendapatnya. Apalagi pendapat atau kritikan tersebut mempunyai tujuan menginggatkan pemimpin yang telah lalai dalam menjalankan amanahnya dan telah merugikan banyak umat.
Dalam sistem Islam, pendapat kqum muslim bisa disampaikan dalam Majelis Umat. Di dalamnya, terdiri dari beberapa orang yang bertindak sebagai wakil dari kaum muslim. Kaum nonmuslim juga diperbolehkan menjadi anggota majelis umat untuk mengadukan tentang kezaliman penguasa atau jika ada kekurangan dalam penerapan hukum Islam.
Kaum muslim memiliki hak berpendapat atau memgkritisi pemimpin (Khalifah). Mereka juga berkewajiban mengontrol dan mengoreksi tugas-tugas dan kebijakan-kebijakan para penguasa. Allah Swt. mewajibkan kaum muslim untuk melakukan “muhasabah ilal hukkam” (mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan.
Perintah dari Allah tersebut bersifat tegas untuk melakukan muhasabah pada penguasa dan mengubah perilaku mereka jika melanggar hak rakyat, melalaikan kewajiban, melalaikan urusan umat, melanggar hukum Islam atau memutuskan hukum dengan selain wahyu yang telah Allah turunkan.
Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, “Nanti akan ada para pemimpin. Lalu kalian mengakui kemakrufan mereka dan mengingkari kemungkaran mereka. Siapa saja yang mengakui kemakrufan mereka akan terbebas dan siapa saja yang mengingkari kemungkaran mereka akan selamat. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan mengikuti (kemungkaran mereka akan celaka).”
Hubungan antara penguasa dan rakyat seharusnya diatur berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan kepentingan, manfaat, atau melanggengkan kekuasaan saja. Meskipun penguasa diberikan wewenang secara mutlak, namun wewenang tersebut wajib diikat dengan hukum syara. Penguasa wajib menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.
Wajib bagi kaum muslim untuk taat pada pemimpin yang sudah menjalankan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah.
Muhasabah dalam bentuk berpendapat, mengkritisi, atau memberikan nasihat untuk para penguasa atau para pejabat pemerintahan adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar yang bertujuan memberikan dampak kesejahteraan bagi seluruh umat.
Islam menempatkan penegakan hukum syariah sebagai landasan pengaturan kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi hak rakyat. Sebab, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan tidak seharusnya dikalahkan oleh kepentingan penguasa maupun kepentingan ekonomi yang merusak ruang hidup masyarakat. Sungguh, Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin, yakni agama yang bisa memberikan kemuliaan, ketenangan, dan rahmat bagi seluruh umat. Wallahualam bisawab.


