
Oleh. Dini Azra
Linimasanews.id—Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2026 diwarnai aksi demontrasi yang dilakukan oleh massa gabungan mahasiswa dan masyarakat. Mereka menyuarakan aspirasi di jalan UOB dekat Bundaran HI, Jakarta dan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Ribuan demonstran itu juga membentangkan sebuah spanduk besar bertuliskan, “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.”
Dalam aksi tersebut, setidaknya mereka menyampaikan lima tuntutan di antaranya, agar pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan tata kelola lahan. Pemerintah harus menghentikan pemborosan anggaran untuk program populis seperti MBG dan KDMP, kemudian mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat, menurunkan biaya pendidikan, menyediakan lapangan kerja, menghentikan penyalahgunaan hukum dan kekuasaan, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebebasan bersuara harus dikembalikan, mengadili pelanggar HAM dan menghentikan militerisasi di ruang publik (IDNtimes.com, 28/10/2026).
Apa yang tertulis dalam spanduk di atas sudah tepat. Kekayaan alam Indonesia berupa hutan ini begitu luas membentang hingga dijuluki sebagai paru-paru dunia. Namun, hari ini kondisinya begitu miris, jutaan hektar hutan sudah digunduli untuk dijadikan lahan dan juga tambang yang dikuasai oleh para oligarki atas izin pemerintah selaku pemangku kebijakan. Fatalnya, untuk mengalihfungsikan hutan menjadi lahan ini mereka memilih cara instan yaitu dengan pembakaran. Maka timbullah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang setiap tahun terus berulang.
Hingga hari ini bencana Karhutla belum juga usai mulai dari Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Selama berbulan-bulan warga harus menghirup kabut asap yang mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan hilangnya nyawa. Kebakaran pun merusak bangunan, karena api juga menjalar sampai pemukiman. Bahkan, aneka satwa pun banyak terpanggang dan sebagian kehilangan habitat hidupnya.
Karhutla menjadi sulit dipadamkan karena tanah gambut yang kering susah menyimpan air dan menyebabkan api membakar bagian dalam tanah. Meskipun di bagian luar terlihat padam, tetapi sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Padahal, sebenarnya lahan gambut secara alami selalu tergenang air dan sangat resisten terhadap api. Akan tetapi, faktor kerusakan ekosistem telah mengubahnya menjadi wilayah yang rentan terbakar.
Kerusakan itu disebabkan oleh ulah manusia yang ingin memperoleh keuntungan besar secara cepat. Mereka membuka lahan dengan cara membakar hutan, karena itu cara yang murah dan efisien. Selain itu, pengalihan lahan gambut menjadi lahan produksi berskala besar seringkali dilakukan pengeringan lahan dengan cara membuat kanal-kanal drainase. Tanah gambut yang seharusnya memiliki daya serap air tinggi menjadi kering dan mudah terbakar.
Itulah akibatnya, jika oligarki atau pemilik modal besar diberikan izin untuk mengelola lahan, mereka tidak memikirkan dampak lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Mereka hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya.
Seperti halnya tanah gambut yang memiliki karakteristik khas, yakni mengandung banyak air, tetapi PH rendah. Hanya tanaman adaptif saja yang bisa tumbuh di sana, misalnya, sagu, nanas, jagung, pisang dan padi gambut. Masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai sumber penghidupan. Kelapa sawit dan karet juga termasuk tanaman yang bisa tumbuh dengan baik di lahan gambut. Hanya saja, tidak boleh dijadikan sebagai lahan komersial yang diserahkan pengelolaannya kepada segelintir orang dan korporasi.
Begitulah penerapan sistem kapitalisme sekuler. Negara hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi bagi kepentingan para oligarki. Sebab, para pemilik modal ini turut berkontribusi dalam mendanai pemilu dan mendukung pemenangnya. Sebagai imbalan, mereka mendapatkan izin usaha dan dipermudah urusan bisnisnya. Kerjasama yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha. Sementara rakyat hanya dijanjikan lapangan kerja menjadi buruh di tanah yang seharusnya mereka kelola.
Selain itu, ketika terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, longsor, dan lainnya rakyatlah yang sangat merasakan dampaknya. Pemerintah bukannya fokus menanggulangi bencana, malah sibuk menutupi berita yang sebenarnya. Pun malah memberikan pernyataan seolah kondisi masih normal, bisa diatasi sendiri, sehingga tidak perlu bantuan negara lain, dan bersikeras untuk tidak meningkatkan status menjadi bencana nasional. Faktanya, masyarakat yang harus bahu-membahu, memadamkan api secara mandiri. Hadirnya pemerintah hanya sebagai formalitas bukan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas.
Maka, aksi mahasiswa dan masyarakat dengan membawa tuntutan di atas kecil kemungkinan akan berhasil. Meskipun bersuara juga penting untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, tidak mendiamkan kebijakan yang salah di depan mata. Bukan pesimis, tapi selama sistem yang dipakai masih kapitalis sekuler, polanya akan tetap sama yakni politisi dan oligarki akan berkolaborasi untuk keuntungan bersama. Sebab, standar perbuatan kapitalis memang manfaat dan keuntungan. Dengan memisahkan agama dari urusan kehidupan, rasa takut kepada Tuhan pun menjadi hilang.
Sudah saatnya kesadaran masyarakat ini diarahkan pada pemikiran Islam. Bukan sebagai agama ritual semata, tapi memahami bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh urusan manusia. Termasuk dalam bernegara dan juga bagaimana mengatur pengelolaan hutan tanpa merusak alam.
Dalam Islam, hutan merupakan kepemilikan umum, yaitu barang/benda yang dinyatakan oleh Asy-Syari’ yaitu Allah Swt. untuk dimanfaatkan secara bersama-sama dan dilarang untuk diserahkan atau dikuasai oleh satu pihak tertentu saja.
Sementara itu Asy-Syari’ memberikan hak pengelolaan harta milik umum ini hanya kepada Negara (daulah khilafah). Daulah akan mengelolanya sesuai dengan syariat Islam dan dikembalikan manfaatnya kepada rakyat. Syariat melarang negara menyerahkannya kepada swasta atau pihak tertentu saja (Nidham Iqtishadi fil Islam karya Syekh Taqiyuddin An Nabhani).
Begitulah dalam Islam, hutan dikategorikan sebagai harta kepemilikan umum. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada individu atau swasta. Sebab, itu merupakan hak milik umum yang manfaatnya harus dirasakan bersama. Negara pun tidak boleh menjadikannya sebagai harta milik negara. Negara hanya boleh mengatur dan mengelolanya semata-mata untuk kemaslahatan rakyat. Rakyat boleh memanfaatkan misalnya mengambil kayu di hutan untuk bahan bangunan sebatas keperluannya. Rakyat juga bisa juga mengolah tanah untuk mata pencaharian dengan aturan yang ditetapkan Daulah yang pastinya sesuai Al-Qur’an dan sunnah.
Khalifah sebagai pemimpin berfungsi sebagai pelindung dan penjaga, bukan hanya umat manusia, tetapi juga menjamin keberlangsungan makhluk hidup yang lain. Artinya, kebutuhan hidup rakyat akan terpenuhi, kelestarian alam akan dilindungi. Sebab bagi pemimpin Islam, jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’lala, bukan ajang untuk mencari keuntungan dunia. Wallahualam bisawab.


