
Oleh: Ratna Kurniawati, SAB
Linimasanews.id—Tahun ajaran baru seharusnya menjadi momen yang berkesan dan semangat buat para orang tua dan anak-anak. Namun, saat ini para orang tua mengalami kecemasan akibat perekonomian sulit. Selain itu, sulit mencari sekolah untuk anaknya yang sesuai dengan keinginan dan kondisi keuangan keluarga. Mencari sekolah yang murah tetapi berkualitas, sangatlah tidak mudah dalam sistem kapitalis saat ini.
Belum lagi, sistem zonasi membuat orang tua pontang-panting memenuhi persyaratan agar anaknya bisa diterima di sekolah impian. Ketika sudah diterima pun, mereka harus menyiapkan biaya pendaftaran, membeli seragam, alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya yang tentunya tidak murah. Bahkan ada para orang tua yang rela berhutang demi anak-anak tetap bisa sekolah.
Para orang tua tentu berharap anaknya dapat diterima di sekolah yang berkualitas baik. Namun, hal tersebut terkadang terbentur pada kurang meratanya kualitas pendidikan dan keterbatasan daya tampung sekolah. Sekolah-sekolah favorit selalu menjadi rebutan, sementara sekolah lain mengalami keterbatasan terkait dengan tenaga pendidik, fasilitas, maupun kualitas pembelajaran sehingga tidak jarang sekolah tersebut kesulitan untuk mendapatkan murid.
Tidak heran, memang dalam sistem kapitalisme, pendidikan dipandang sebagai ladang bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh, di Kabupaten Semarang, ada wali siswa yang keberatan terkait harga seragam yang terlalu tinggi. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang turun tangan dan meminta pengelola sekolah negeri yang melakukan transaksi jual beli seragam untuk mengembalikannya kepada wali siswa. Ia juga menginstruksikan Pelaksana Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga untuk menertibkan satuan pendidikan agar tidak terlibat dalam jual beli seragam maupun bahan ajar kepada siswa maupun wali siswa (Kompas.com, 25/6/2026).
Hal tersebut wajar terjadi dalam sistem kapitalisme karena semua hal dinilai dari materi dan segi manfaat. Pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar, menjadi ajang mengeruk keuntungan. Negara hanya berperan sebagai regulator sedangkan biaya pendidikan dibebankan kepada rakyat. Negara tidak berperan sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dalam sistem kapitalis, sumber daya alam yang seharusnya dikelola negara untuk pembiayaan pendidikan, malah dikuasai oleh swasta/asing. Anggaran pendidikan minim. Sebesar 20 persen dari APBN tidaklah maksimal dalam memberikan pendidikan yang layak bagi rakyat.
Tambal Sulam
Masalah pendidikan merupakan masalah sistematis yang terus berulang setiap tahunnya. Solusi tambal sulam tidak bisa menyentuh akar permasalahan, selama masih dalam naungan sistem yang sama, yakni kapitalis. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang terbaik, yakni sistem Islam kaffah.
Sebagaimana kita ketahui, dalam sistem Islam, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib disediakan negara kepada rakyatnya dengan biaya murah, bahkan gratis. Namun dalam realitas saat ini, pendidikan terbaik hanya diterima oleh kalangan tertentu saja. Ini tentu berbeda dalam sistem Islam. Dalam Islam, pendidikan yang terbaik dan berkualitas dapat dinikmati oleh semua kalangan.
Terkait sumber pembiayaan pendidikan, dalam Daulah Islam yang ditopang oleh sistem ekonomi Islam, anggaran diambil dari Baitulmal khususnya pos kepemilikan umum, yakni berasal dari sumber daya alam yang dikelola oleh negara. Dengan SDA tidak diprivatisasi atau diserahkan kepada asing, negara dapat menjamin tersedianya pendidikan yang berkualitas dan merata ke seluruh masyarakat tanpa membebani rakyat dengan berbagai pungutan. Dana dari Baitulmal ini juga dapat digunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada guru/pendidik.
Dalam kitab Nizham al-Iqtishasi fil Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani disebutkan, pendidikan merupakan salah satu sektor anggaran yang diprioritas oleh khilafah (negara Islam), meski di Baitulmal mengalami krisis atau tidak ada harta. Sebab, pendidikan merupakan urusan kemaslahatan publik. Apabila Baitulmal kosong sedangkan pendidikan membutuhkan dana, maka daulah Islam dapat memberlakukan dharibah atau pajak dari kalangan muslim yang kaya.
Beginilah gambaran sistem Islam yang memandang bahwa pendidikan merupakan amanah untuk mencetak generasi berkepribadian Islam. Solusi terbaik ini hanya dapat terwujud ketika Islam diterapkan secara kaffah dan menjadikan negara sebagai penanggung jawab penuh atas pendidikan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sudah saatnya umat berjuang untuk menegakkan sistem Islam dalam naungan khilafah Islamiyah ini.


